Bukan Harga Mati

Baru-baru ini saya mendapat kehormatan untuk mengedit beberapa makalah yang menang lomba karya tulis ilmiah di kampus, dan akan diterbitkan. Saya sebut kehormatan soalnya saya sendiri belum pernah bikin makalah ilmiah, apalagi ikut lomba, apalagi sampai menang. Dengar kata “ilmiah” saja sudah grogi.

Biasanya, orang kalau mau jadi editor (di organisasi berita), pasti disuruh bikin liputan dulu alias jadi reporter. Kalau sudah becus liputan, baru boleh edit hasil liputan. Kalau si editor belum punya pengalaman liputan, takutnya hasil editannya jadi ngawur.

Tapi ada juga yang bilang kalau nggak harus begitu. Meliput dan mengedit dianggap sebagai dua hal yang berbeda dan nggak ada kaitannya. Orang yang bisa meliput, belum tentu bisa mengedit. Yang ngeditnya bagus, belum tentu liputannya bagus.

Saya sendiri tidak tahu apa pertimbangan panitia lomba itu meminta saya jadi editor. Saya juga tidak tanya. Enggak penting soalnya. Yang penting saya bisa belajar banyak dari makalah-makalah yang saya edit.

Ada semangat “nasionalisme” yang kental dari beberapa makalah itu. Salah satu makalah soal pendidikan multikultural, misalnya. Di situ dibilang kalau multikulturalisme itu penting untuk menjaga keutuhan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ada juga makalah soal pendidikan bahasa, yang bilang kalau penggunaan bahasa Indonesia “yang baik dan benar” sangat penting untuk menjaga identitas bangsa, dan memperkuat kesatuan NKRI. Semua ujung-ujungnya mesti dibawa ke NKRI.

Saya tidak ingin pusing soal logika bagaimana pendidikan multikultural, atau pendidikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa bermanfaat buat keutuhan NKRI. Saya lebih tertarik untuk bertanya, “Kenapa keutuhan NKRI masih harus dijaga? Apa pentingnya?”

Di salah satu tembok pinggir jalan di Salatiga, ada mural yang gambarnya berisi seruan “NKRI Harga Mati”. Saya agak lupa dimana. Kalau nggak salah, letaknya di perempatan Sukowati yang tembus ke Pemotongan. Ada gambar mukanya Megawati sama sosoknya Soekarno juga.

Seruan “NKRI Harga Mati” memang populer banget. Dari jaman Soekarno sampai sekarang, seruan itu ada di mana-mana. Yang getol ngomong begitu, biasanya, kalau bukan tentara, ya, partai politik.

Saya tidak tahu persis kenapa NKRI sampai dibilang “harga mati”, yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apa memang bentuk negara kesatuan itu yang paling baik buat Indonesia? Baik menurut siapa? Apa bentuk negara yang lain, federasi misalnya, pasti jelek buat Indonesia? Jelek menurut siapa?

Kalau di buku sejarah sekolahan dulu, pernah adanya yang namanya RIS alias Republik Indonesia Serikat. Perserikatan ini adalah hasil kesepakatan Indonesia dan Belanda di Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Dalam perserikatan itu, Indonesia dibagi-bagi jadi beberapa negara bagian. Ada Negara Pasundan, Negara Madura, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Selatan, dan sebagainya. Tiap negara bagian punya derajat otonomi tinggi untuk memerintah wilayahnya masing-masing.

Tapi RIS tidak bertahan lama. Republik ini dianggap sebagai akal-akalan Belanda untuk memecah belah kekuatan Indonesia. Pada tahun 1950, RIS dibubarkan, diganti dengan NKRI yang berpusat di Jakarta. Negara-negara bagian tadi dipecah-pecah jadi provinsi, dan otonominya dilucuti.

Dalam perjalanan sesudahnya, Indonesia harus menghadapi gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Mulai dari GAM di Aceh, RMS di Maluku, sampai OPM di Papua. Daerah-daerah ingin lepas dari Indonesia dan merdeka sendiri.

Biasanya, gerakan-gerakan separatis semacam itu dibasmi pakai kekuatan militer sama Indonesia. Aceh sudah lama sekali ditetapkan sebagai DOM alias daerah operasi militer. Gerakan Darul Islam-nya Kahar Muzakar dibabat habis sama ABRI. Perang gerilya di mana-mana.

Ada gerakan yang berhasil, ada yang gagal. Kahar Muzakar dengan DI-nya adalah contoh yang gagal. Sedangkan contoh yang berhasil adalah Timor Leste, yang sudah merdeka dari Indonesia sekitar sepuluh tahun yang lalu.

GAM itu, menurut saya, juga contoh yang berhasil. Setelah MOU Helsinki tahun 2005, mereka gencatan senjata sama Indonesia, tapi lantas nama Aceh berubah jadi Nanggroe Aceh Darussalam. Kata nanggroe dalam bahasa Melayu artinya kurang lebih sama dengan “negeri”. Di sana juga berlaku “sistem pemerintahan lokal Aceh” dengan gampong, mukim, dan lain-lainnya. Jadi, resminya, Aceh memang sebuah provinsi, tapi, esensinya, Aceh sudah negeri sendiri. Karena itu, tetap semangat buat teman-teman OPM. Semoga keberhasilan GAM dapat menjadi inspirasi di Papua.

Kembali ke soal otonomi dan harga mati. Apa hubungannya otonomi, RIS, NKRI, sama gerakan separatis?

Mungkin begini. Pembangunan daerah itu, kan, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Waktu otonomi daerah derajatnya tinggi sekali, seperti masa RIS, setiap daerah punya kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri, dan membangun kesejahteraan masyarakatnya masing-masing. Ketika akhirnya RIS bubar dan digantikan NKRI yang pusatnya di Jakarta, kebebasan itu tidak ada lagi. Yang ada cuma intervensi Jakarta terhadap pembangunan daerah. Di situ, seringkali sumberdaya daerah tidak dimanfaatkan untuk pembangunan daerah itu sendiri, tapi dipakai untuk membangun Jakarta dan sekitarnya (baca: Jawa). Gas alam Aceh sampai emasnya Papua, semua duitnya lari ke Jawa. Akibatnya, pembangunan tidak merata. Daerah-daerah jadi terbelakang sekali kalau dibandingkan sama Jawa. Timbullah gerakan-gerakan separatis. Daerah-daerah ingin memerdekakan diri dari “penjajahan” Indonesia.

Negara itu, kan, sebetulnya cuma alat, sarana, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Coba lihat janji-janji kemerdekaan Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat adil dan makmur, dan sebagainya. Artinya, ada yang lebih esensial dari sekedar eksistensi NKRI. Kalau dibilang NKRI adalah harga mati, saya cenderung bilang kalau kesejahteraan masyarakat itulah harga mati. Sama dengan iklan, apapun negaranya, minumnya teh botol Sosro. Enak, kan?

Buat apa repot-repot ngurus NKRI sampai mati, kalau cuma bikin orang nggak enak hati? NKRI itu cuma alat, yang katanya bisa bikin masyarakat adil dan makmur. Kalau nyatanya NKRI malah bikin ketidakadilan di mana-mana, termasuk di daerah, terus buat apa dipakai lagi? Buang saja, ganti yang lain.