Ketulusan Politik

Hasil survei yang dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu tentang keinginan masyarakat DKI Jakarta untuk memiliki gubernur baru yang tidak dicalonkan oleh partai politik alias calon independen, menyiratkan sebuah teguran keras kepada partai-partai politik untuk segera berbenah. Berbenah tidak sekadar dalam rangka menyambut momentum-momentum seperti pilkada maupun Pemilu dan Pilpres 2009 nanti. Namun lebih dari itu, mereka harus berbenah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah luntur.

Namun sebenarnya hal ini tidak merupakan teguran untuk partai politik saja, tetapi untuk seluruh wakil rakyat yang mengemban amanat rakyat pada saat ini dan yang akan datang. Mengapa?

Keinginan masyarakat DKI Jakarta untuk memiliki gubernur baru yang independen sangat mudah untuk dipahami. Calon gubernur (cagub) yang dicalonkan oleh partai, pada umumnya memang diwajibkan melaksanakan kebijakan partainya apabila dia terpilih untuk menjabat, sedangkan satu pihak masyarakat sendiri telah menaruh senyum sinis terhadap partai politik. Masyarakat memang sudah terlalu kenyang untuk dikecewakan oleh performa partai politik (parpol) selama ini. Bukannya menyuarakan aspirasi rakyat, namun parpol lebih sering menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan golongan tertentu saja. Kenyataan ini dapat dilihat lewat realita kebijakan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Kebijakan-kebijakan DPR yang seringkali tidak memihak pada rakyat menunjukkan bahwa aspirasi rakyat seringkali tidak disuarakan DPR yang notabene adalah lembaga perwakilan rakyat lewat partai politik. Hal ini kemudian dicoba untuk dimoderasi dengan dimunculkan dewan baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berbeda dengan anggota DPR yang merupakan utusan parpol, anggota DPD adalah orang-orang yang muncul dengan independen dari tiap-tiap daerah dan kemudian dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah untuk duduk mewakili daerahnya di parlemen. Dengan demikian para anggota DPD diharapkan mampu untuk menyuarakan aspirasi rakyat karena tiap-tiap anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Lalu apakah dengan itu berarti kemunculan DPD merupakan jaminan terjadinya demokrasi dan penyaluran aspirasi rakyat dengan baik dan benar? Tidak juga.

Terlepas dari kedudukan DPD yang memang sangat lemah dalam parlemen kita, kemunculan DPD sebagai pendamping DPR memang tidak dapat menjamin bahwa aspirasi rakyat dapat dimunculkan secara murni untuk memoderasi kepentingan parpol di DPR. Kemunculan DPD malah dapat memperbesar angka penyelewengan kepercayaan rakyat di parlemen karena DPD juga mempunyai kemungkinan yang sama besar untuk melakukan hal itu, meskipun mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Lalu apa sebenarnya solusi untuk permasalahan ini?

Solusi yang selama ini terjadi di Indonesia selalu menekankan pada pengubahan sistem tanpa dibarengi dengan perubahan pada karakter dan mental SDM (sumber daya manusia), terutama SDM penguasa. Padahal sistem itu hanyalah sebuah benda mati, yang dapat dibentuk dan diperlakukan sesuka hati oleh penguasa sistem, yaitu manusia, untuk mempengaruhi manusia lainnya.

Sehingga dari sini tampak jelas bahwa pencabutan akar masalah bukanlah terletak pada semata-mata pengubahan sistem apa yang dipakai, tetapi haruslah menekankan pada perubahan karakter dan mental manusianya dengan memberikan pertimbangan secara proporsional kepada efektifitas dan efisiensi sistem yang dipakai, bukan “systemholic” seperti yang selama ini terjadi di Indonesia.

Lalu solusi untuk para wakil rakyat sendiri adalah perubahan karakter ke arah karakter negarawan sejati yang mengutamakan komunikasi dalam memecahkan masalah dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam menentukan suatu kebijakan. Melalui karakter inilah ketulusan politik dapat diwujudnyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.