Konsep Penjara Swasta

Seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, Iqrak Sulhin, mengusulkan konsep penjara swasta sebagai solusi untuk permasalahan penjara di Indonesia. Saya sendiri masih merasa sangat ragu apakah ini solusi yang pas atau bukan.

Iqrak Sulhin mengatakan bahwa masalah pokok penjara di Indonesia adalah regulasi menyimpang dan overcrowding di kota-kota besar. Kedua masalah ini kemudian berkorelasi dengan kualitas pengelolaan penjara.

Lebih lanjut lagi, Bung Iqrak memaparkan variabel input di dalam pengelolaan penjara di Indonesia selama ini. Input yang dimaksudkan adalah para napi yang masuk ke dalam penjara. Dikatakan bahwa para napi ini mayoritas adalah orang-orang yang berasal dari status sosial ekonomi rendah, sehingga tak sedikit para napi yang memunculkan bentuk-bentuk resistensi terhadap sistem di penjara, semisal dengan bunuh diri untuk menghilangkan penderitaan. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi manajemen penjara yang tidak otonom, sehingga untuk melakukan perubahan-perubahan, manajemen penjara harus menunggu persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi.

Masalah kedua yang disoroti oleh Bung Iqrak adalah proses pembinaan di dalam penjara dimana kita menganut mazhab reintegrasi sosial. Jadi, hukuman tidak bersifat derita, tetapi reintegrasi pelaku dengan masyarakat. Dalam usaha pencapaian tujuan ini, para napi perlu diberikan bekal untuk dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Jika pengangguran, maka napi tersebut harus diberikan keterampilan. Namun sayangnya, seperti dikatakan Bung Iqrak, proses pembinaan ini hanya berjalan di atas kertas saja, prakteknya nol. Kenyataan ini membuat penjara identik dengan “sekolah” kejahatan.

Yang ketiga adalah masalah kontrol sosial. Dikatakan bahwa relasi antarnapi didasarkan atas kewenangan dimana kontrol yang dominan adalah represi. Misalnya, tindakan yang diganjarkan kepada napi yang melakukan kerusuhan, kesalahan, dan sebagainya serba represif.

Melihat kenyataan-kenyataan yang demikian, maka Bung Iqrak mencoba menawarkan konsep penjara yang dikelola oleh swasta sebagai solusinya.

Dengan memandang bahwa input utama penjara di Indonesia pada dewasa ini adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah, Bung Iqrak berpendapat apabila penjara dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sekaligus memberikan keterampilan, maka hal ini akan dapat mengurangi masalah. “Kriminal dengan motif ekonomi (karena pengangguran), sebagian akan tertanggulangi,” demikian papar Bung Iqrak.

Bung Iqrak menjelaskan bahwa ada tiga muara dari ide swastanisasi penjara. Berikut ini kutipannya:

Pertama, sebagai cara untuk memperbaiki kondisi penjara melalui self-generating income. Selama ini, keterbatasan dana menjadi alasan utama bagi buruknya kondisi penjara. Kedua, sinkronisasi proses pembinaan dengan dunia bisnis. Selama ini penjara menyebabkan extreme idleness (keberadaan yang tak berguna). Banyak kegiatan di penjara yang ternyata tak bermanfaat. Jika pun ada pembinaan, tidak efektif dan tingkat partisipasi napi sangat rendah.

Kalau saja didayagunakan, napi bisa menjadi tenaga kerja potensial yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, terutama untuk industri padat karya. Dengan kerja sama penjara dengan dunia bisnis, penjara bisa relatif mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi. Di Tiongkok, salah satu rahasia produk murah adalah dengan mendayagunakan napi.

Ketiga, memungkinkan napi mendapatkan uang berupa tabungan, karena napi mendapat gaji selama bekerja di penjara. Kegiatan ekonomi juga akan mendukung tujuan akhir pembinaan di penjara, mengintegrasikan kembali napi dengan masyarakat. Integrasi hanya dapat terjadi jika mantan napi mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat, salah satunya dengan mendapatkan pekerjaan. Ini dimungkinkan bila mantan napi sudah mendapatkan keterampilan selama di penjara.

Namun, ide ini pun memiliki sejumlah kelemahan, terkait sifat dasar kegiatan ekonomi: keuntungan sebesar mungkin dengan pengeluaran sekecil mungkin. Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi napi sebagai pekerja murah. Pemegang kekuasaan di penjara bisa mengeruk keuntungan besar tanpa memperhatikan hak napi sebagai pekerja.

Maka ide swastanisasi penjara memerlukan syarat-syarat ketat. Penjara harus melakukan reformasi struktural.

Ditjen Pemasyarakatan tidak boleh lagi menjadi stakeholder tunggal dalam proses kebijakan pemasyarakatan, dan membuka peluang pengawasan oleh publik. Bentuk konkretnya adalah dengan membentuk Ombudsman Penjara (OP).

Manajemen penjara juga harus disinkronkan dengan dunia bisnis. Misalnya, apakah tabungan napi bisa aman. Napi juga harus diposisikan sebagai pekerja yang memiliki hak-hak selazimnya pekerja di luar penjara, seperti jaminan sosial dan upah yang harus sesuai dengan standar minimum.

Bagi saya sendiri, ide-ide yang ada di atas masih belum bisa direalisasikan di Indonesia, terlepas dari eksploitasi napi sebagai tenaga murah dan kemampuan melaksanakan syarat-syarat ketat di atas dengan konsekuen.

Apabila penjara dijadikan pusat kegiatan ekonomi, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi.

Pertama, apabila para napi tidak cukup mampu untuk diberdayakan, maka siapa pengusaha bodoh yang akan mempercayakan proses produksinya kepada tenaga kerja yang seperti itu? Karena kalau kita melihat kenyataan, mayoritas dari mereka yang melakukan tindak kejahatan dengan motif ekonomi (karena pengangguran) adalah orang-orang yang justru tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bekerja, sehingga mereka secara otomatis tereliminasi oleh proses persaingan di dunia kerja.

Kedua, memindahkan kegiatan ekonomi dari luar ke dalam penjara membutuhkan ongkos (opportunity cost) tersendiri. Apabila tenaga kerja di dalam penjara (napi) tidak dapat menjanjikan produktivitas yang lebih tinggi daripada tenaga kerja biasa, maka pengusaha juga tidak akan mau untuk memindah kegiatan ekonominya ke dalam penjara.

Ketiga, dengan memandang kemungkinan di atas, maka akan ada kemungkinan untuk menciptakan para napi sebagai tenaga kerja murah untuk dapat mendongkrak daya saing dan jual tenaga napi terhadap tenaga kerja biasa. Bung Iqrak sendiri juga menyebutkan bahwa rahasia produk murah adalah dengan memakai tenaga napi dalam proses produksi. Apabila hal ini yang terjadi dan para pengusaha berbondong-bondong untuk memberdayakan tenaga para napi, maka hal ini akan menimbulkan ekses tenaga kerja di luaran penjara. Para pengusaha yang beralih kepada tenaga napi akan meninggalkan tenaga kerja biasanya dan hal ini akan menimbulkan pengangguran-pengangguran baru yang berarti permasalahan baru pula.

Keempat, ekses tenaga kerja di luaran penjara akan meningkatkan tindakan kriminal. Mereka yang menganggur akan melakukan tindak kriminal agar masuk penjara. Hal ini logis karena angkatan kerja yang menganggur dan kepepet keadaan justru akan lebih memilih tinggal di dalam penjara karena di dalam penjara mereka bisa bekerja dan mendapat jaminan hidup daripada mereka hidup bebas di luar penjara, namun hidupnya tidak terjamin. Kita harus ingat, ini Indonesia! Apabila ini Amerika atau Belanda, kita menganggur di luar penjara bukanlah sebuah masalah yang cukup berarti karena penghidupan kita masih dijamin. Dan jaminan itu masih mencakup taraf hidup yang lebih tinggi daripada taraf hidup di dalam penjara.

Menurut saya pribadi, solusi untuk permasalahan penjara di Indonesia kudu ditekankan pada pembenahan aparatur-aparatur negara yang memanajemeni pengelolaan penjara di Indonesia selama ini, misalnya dengan menaikkan kesejahteraan para sipir penjara agar lebih dapat profesional menjalankan tugasnya.

Mungkin ada yang memiliki ide lain?

Oya, hanya sekadar ingin mengingatkan bahwa prinsip ekonomi yang benar tidaklah seperti yang dituliskan Bung Iqrak di atas (keuntungan sebesar mungkin dengan pengeluaran sekecil mungkin). Logika ekonomi yang benar adalah, dengan sumber daya tertentu dapat menghasilkan produk dengan jumlah tertentu.