Melirik Obat Kemiskinan Dari Bangladesh

Grameen Bank yang dirintis oleh Muhammad Yunus terbukti cukup efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Bangladesh. Pada Desember 2006 tercatat ada 1.074.939 kelompok yang telah terberdayakan oleh layanan kredit mikro Grameen. Dan hingga Agustus 2007 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.150.719 kelompok. Jumlah ini merupakan 50 persen dari total penduduk Bangladesh yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sejarah Grameen dimulai sekitar tahun 1975-1976, ketika Yunus bersama dengan para mahasiswanya berkeliling ke sebuah desa di Bangladesh, yang bernama Jobra. Dari sanalah akhirnya Yunus menemukan puluhan keluarga yang karena ketiadaan modal, akhirnya meminjam secara terpaksa kepada rentenir untuk membangun usaha. Dengan bunga tinggi yang harus dibayarkan kepada rentenir, akhirnya keluarga-keluarga tersebut tidak mendapatkan selisih penjualan yang cukup untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju lagi.

Dengan sedikit coba-coba, Yunus memberikan kredit sejumlah 17 dolar AS kepada 42 orang miskin di sana. Pinjaman yang diberikan kurang dari 1 dolar per orang. Namun dengan jumlah pinjaman yang kecil dan tanpa agunan tersebut, omset seorang pembuat bangku meningkat dari sekitar 2 penny per hari menjadi 1,25 dolar per hari. Pada tahap awal ini, dana yang dipinjamkan diambil dari uang pribadi Yunus.

Apa yang kemudian dilakukan Yunus melalui Grameen adalah penyediaan kredit mikro bagi start up usaha kecil agar masyarakat miskin di Bangladesh mendapatkan akses permodalan yang cukup mudah ketika mereka akan membuka sebuah usaha. Penyediaan kredit ini dilakukan dengan metode yang berbeda dengan penyediaan kredit di bank-bank konvensional — yang mengedepankan 5C (collateral, capital, capacity, condition, dan character) dalam penilaian kelayakan kredit. Dengan kriteria 5C tersebut, penilaian hanya akan didasarkan pada apa yang sudah ada pada suatu usaha, seperti jumlah omset yang telah dicapai dan besarnya agunan yang bisa diberikan. Dengan sistem seperti ini, secara otomatis misi untuk men-start up suatu usaha tidak akan tercapai karena di Bangladesh — akibat begitu miskinnya masyarakat — belum ada usaha berarti belum ada apa-apa untuk dijadikan agunan kredit.

“Memberontak” dari mainstream 5C tersebut, Grameen kemudian mencoba menerapkan konsep kredit tanpa agunan, sehingga masyarakat termiskin sekalipun dapat mengakses permodalan untuk mendirikan suatu usaha. Grameen tidak melihat apa yang sudah ada pada suatu usaha yang telah berjalan, melainkan lebih cenderung melihat kepada potensi yang dapat dikembangkan dari suatu usaha yang belum berjalan, apabila usaha tersebut mendapatkan bantuan modal. Kredit dipandang sebagai hak bagi setiap manusia untuk berkembang dan memberdayakan diri melalui usaha kecil. Oleh karena itu, Grameen memberikan bantuan tidak hanya sebatas pada suntikan dana-dana cair untuk merangsang geliat usaha kecil, melainkan juga memberikan layanan pendampingan dari sisi manajemen dan pemasaran agar usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin — yang pada umumnya berpendidikan rendah — dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana, dan memberikan keuntungan.

Trust antara klien dengan Grameen dinyatakan dengan metode pengajuan kredit yang tidak dilandaskan kepada instrumen legal resmi, seperti kontrak bermeterai. Tidak ada syarat-syarat yang menyebutkan bahwa seorang klien akan dibawa ke meja hijau atau disita harta benda miliknya, apabila klien tersebut tidak dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan. Justru apabila tidak dapat mengembalikan kredit dengan tepat waktu, maka klien diperbolehkan menjadwal ulang pembayaran pinjaman agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Grameen lebih memprioritaskan perempuan sebagai klien mereka. Sekitar 97 persen penerima kredit dari Grameen adalah perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan di Bangladesh dianggap lebih bisa bertanggungjawab untuk urusan keuangan daripada laki-laki.

Salah satu cara Grameen yang lain dalam memberikan kredit adalah dengan “menjemput bola,” dalam arti perbankan lah yang harus pro-aktif untuk mendatangi klien. Apabila bank-bank konvensional menempatkan cabang-cabang mereka di daerah perkotaan, di dekat kawasan bisnis, dan sebagainya, Grameen lebih memilih untuk menjangkau wilayah pedesaan, dimana sebagian besar masyarakat miskin berada. Sebanyak 24.163 staf Grameen secara aktif menemui 7,27 juta peminjamnya yang tersebar di 79.539 desa di seluruh penjuru Bangladesh setiap minggu untuk memberikan layanan pendampingan.

Ketika klien mendapatkan kesulitan, bank konvensional menjadi sangat kuatir akan uang yang telah mereka pinjamkan. Mereka akan melakukan cara apapun untuk “menyelamatkan” uangnya kembali, salah satunya adalah dengan mengambil alih agunan yang telah dijaminkan oleh klien. Dalam situasi-situasi sulit seperti itu, justru Grameen memberikan pendampingan ekstra agar klien dapat mengatasi dan keluar dari kesulitannya. Ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Grameen karena biasanya bank konvensional tidak pernah memberikan simpati terhadap apa yang sedang dialami klien.

Lebih jauh lagi, Grameen juga memperhatikan apa yang terjadi kepada klien mereka sebagai akibat dari pengambilan kredit. Sistem Grameen turut memonitor kelangsungan pendidikan dari anak-anak klien mereka (terkadang bahkan sampai memberikan beasiswa dan kredit pendidikan), kondisi bangunan rumah, sanitasinya, akses air bersih, dan kemampuan klien untuk berjaga-jaga menghadapi bencana. Grameen juga memberikan bantuan kepada klien untuk membangun dana pensiunnya sendiri dan tipe simpanan yang lain.

Untuk kasus kematian, sistem Grameen tidak mengharuskan keluarga yang ditinggalkan klien untuk membayar lunas pinjaman. Sudah ada sebuah program asuransi yang terintegrasi yang akan membayar lunas jumlah pinjaman (plus bunga) klien yang sudah almarhum, sehingga tidak ada kewajiban yang dialihkan kepada keluarga klien.

Dari sinilah kemudian Yunus memperoleh suatu pemikiran bahwa kemiskinan bukan disebabkan oleh kemalasan, akan tetapi lebih dikarenakan pada akses permodalan yang sulit didapat. Sistem yang ada membuat kelompok masyarakat miskin di Bangladesh tidak mampu menabung, bahkan hanya untuk 1 penny sehari. Akibatnya, orang miskin tidak dapat melakukan investasi bagi pertumbuhan usahanya. Rentenir memberikan bunga sekitar 10 persen bagi pinjaman yang diberikannya, sehingga sekeras apapun juga orang miskin bekerja, dirinya tak dapat keluar dari garis kemiskinan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th. X yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 2 Juli 2007, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 adalah sebesar 37,17 juta (16,58 persen dari total penduduk Indonesia). Apabila dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Kendati turun, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 tersebut masih lebih tinggi daripada persentase pada Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin adalah sebesar 15,97 persen.

Sebenarnya angka kemiskinan di Indonesia masih dapat ditekan lagi, apabila sektor riil benar-benar digerakkan. Dalam hal ini, fungsi intermediasi perbankan sebagai lembaga pemberi kredit bagi pertumbuhan sektor riil perlu diberi perhatian. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada April 2007, dana masyarakat yang dihimpun perbankan nasional adalah sebesar 1.299,8 triliun rupiah, tapi yang disalurkan dalam bentuk kredit baru sebesar 855,4 triliun. Dengan demikian, loan deposit ratio (LDR) yang tercapai baru sebesar 65,81 persen. Padahal, LDR yang ideal adalah 70 persen.

Rendahnya LDR ini barangkali wajar untuk situasi negara seperti Indonesia. “Nyamannya” SBI biasanya membuat bank-bank kehilangan visi awalnya sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lewat fungsi intermediasi dan berubah orientasinya menjadi lembaga penimbun modal saja. Maklum, “memarkir” dana di SBI memang terlihat lebih lezat daripada menyalurkannya ke sektor riil karena pertimbangan akan risiko yang jauh lebih kecil. Sebagai bukti, sebanyak 238 triliun rupiah dari dana yang tidak tersalurkan dalam bentuk kredit hanya diparkir dalam bentuk SBI (Okezone.com, 23 Juli 2007). Di sisi yang lain, bank juga seringkali masih dibayang-bayangi trauma akan kredit macet. Total nilai kredit macet yang tercatat di empat bank BUMN dan hendak direstrukturisasi oleh pemerintah saat ini adalah sebesar 17,9 triliun rupiah dari 1.470.692 usaha mikro, kecil, dan menengah (Antara, 9 Oktober 2007).

Berdasarkan fakta-fakta di atas, tentu saja merupakan hal yang sangat klise apabila sektor riil secara sepihak terus menerus mempermasalahkan sulitnya akses terhadap modal untuk memulai suatu usaha. Seperti dituliskan di atas, ada banyak sekali kredit yang diberikan bank kepada sektor riil hanya bernasib sebagai kredit macet. Sama klisenya juga ketika perbankan secara sepihak mencap sektor riil di Indonesia tidak becus dalam mengelola usaha karena perbankan sendiri bisa dikatakan egois dengan lebih memilih bersikap acuh pada kondisi sektor riil, namun mengharapkan return tinggi dari mereka.

Dalam kondisi seperti ini, harus ada pihak yang memecah kebekuan di antara perbankan dan sektor riil, dan cerita tentang keberhasilan kredit mikro dan pemberdayaan masyarakat miskin ala Grameen Bank di awal tulisan ini dapat menjadi sebuah referensi yang menarik untuk dijajal. Lalu, siapakah pihak tersebut? Jawabannya adalah para fasilitator masyarakat.

Para staf Grameen Bank adalah contoh yang sangat baik untuk dijadikan acuan bagaimana peran bank sebagai penyedia dana bersinergi dengan peran fasilitator untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan dana tersebut agar tepat sasaran. Dan Pemerintah Indonesia sebenarnya dapat menjadi pionir yang berpengaruh untuk menciptakan sinergi ini karena masih mempunyai otoritas untuk mengatur bank-bank BUMN yang ada. Apabila selama ini bank-bank BUMN hanya berfokus pada pemberian kredit saja, maka kinilah saatnya bank-bank tersebut memperlengkapi diri dengan sisi fasilitator masyarakat untuk menjawab kebutuhan rakyat miskin Indonesia. Tinggal pertanyaannya, “Mau atau tidak mau?”