Satria Anandita Nonoputra
Scientiarum
Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana menerapkan sistem kartu poin sejak 2000. Inikah cara terbaik memotivasi mahasiswa untuk berkegiatan?
ALAM ITU HATI SURYA PROBO KUSUMA SUMRINGAH. Dia baru menang pemilihan langsung ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi periode 2008/2009. Dia berhasil mengungguli Irinues Sukma Anggara, yang setingkat lebih tinggi angkatannya.
Pemilihan langsung ketua Sema FE sebenarnya melanggar Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa, yang beramanat: ketua senat mahasiswa fakultas dipilih oleh badan perwakilan mahasiswa fakultas. Tapi Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi tetap ngotot, ketua Sema FE yang baru harus dipilih mahasiswa secara langsung. Selama beberapa hari, satuan tugas BPM FE masuk ke kelas-kelas kuliah, mengumpulkan suara mahasiswa.
“BPM (FE) sendiri juga berkaca, apakah selama ini sudah mampu merepresentasikan suara mahasiswa. Kan nggak to?” kata Yosua Yoga Wicaksono, Ketua Umum BPM FE. Dia berpendapat, pemilihan langsung membuat mahasiswa bisa menentukan pemimpinnya sendiri sesuai harapan.
Namun ada mahasiswa yang tak setuju dengan keputusan BPM FE. Mereka mempertanyakan legitimasi keputusan tersebut, juga mengritik integritas kedua kandidat.
“Mereka berdua munafik,” ujar Katarinus Andikaputra, mahasiswa FE angkatan 2003 yang pernah menjabat Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Universitas. Menurut Andika, kedua kandidat sadar bahwa pemilihan langsung melanggar KUKM, tapi mereka justru mendukung pelanggaran tersebut dengan ikut proses pemilihan.
“Ini nggak sah ini.” Sudarwin Purba, salah seorang alumni FE, ikut berkomentar. Darwin adalah mantan Ketua Umum Sema FE, dua periode sebelum Surya.
Suara-suara tersebut sempat mengusik kesumringahan Surya, meski hanya sebentar. Para pemrotes rupanya bertindak sejauh di bibir saja.
Sekitar sejam kemudian, dua pesan singkat masuk ke telepon genggam Surya.
“Barusan terpilih, sudah ada mahasiswa mau ngurus poin,” bisik Surya pada saya, setelah membaca dua pesan tersebut. Malam itu, 23 Juli 2008, seusai penghitungan suara pemilihan ketua Sema FE, kami berkumpul di rumah satu teman dari Fakultas Pertanian. Ada rapat merancang organisasi Aliansi Mahasiswa Peduli Sampah bersama beberapa mahasiswa. Saya tak menyangka, permintaan pelayanan poin begitu cepat sampai pada Surya. Dan lebih tak menyangka lagi, permintaan tersebut begitu bertubi-tubi.
Pada 6 Agustus 2008 Surya kembali mengeluh. “Kemarin pas aku tes itu ada sepuluh SMS, enam missed call.” Semuanya minta pelayanan poin. Surya bilang, hampir seluruh waktunya di Sema FE tersita untuk poin.
.
KHIR AGUSTUS 2008, Fakultas Ekonomi akan menyelenggarakan ujian sarjana. Semua prasyarat ujian — termasuk kartu poin — sudah harus terkumpul paling lambat 6 Agustus 2008. Rina Wiandani adalah salah satu peserta ujian tersebut. Dia mahasiswa FE angkatan 2004, mengambil program studi Manajemen.
Sistem kartu poin mulai berlaku di FE sejak 2000. Setiap mengikuti kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa mendapat poin sesuai partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Ada standar poin minimal — 250 poin — yang dipatok Lembaga Kemahasiswaan FE dan diwajibkan pada mahasiswa. Jika tak memenuhi standar, mahasiswa tak bisa maju ujian.
Semula Rina tak kuatir kekurangan poin. Meski tak pernah memeriksa administrasi kartu poinnya di kantor Sema FE, tapi dia merasa “cukup sering” ikut kegiatan Sema FE dan menyimpan sertifikat-sertifikatnya.
“Perkiraan saya, saya sudah punya poin sekitar dua ratus gitu.”
Setelah dicek di kantor Sema FE, ternyata poin Rina cuma 185. Dia terancam tak bisa maju ujian.
Singkat cerita, Rina lalu berusaha melobi para fungsionaris Sema FE. Dia kumpulkan sertifikat-sertifikat kegiatannya untuk memastikan jumlah poin. Rupanya ada kegiatan yang belum tercatat poinnya. Dari sini, Rina kemudian mendapat tambahan poin sebanyak limapuluh. Masih kurang limabelas poin lagi untuk bisa ujian.
Rina baru berhasil memenuhi standar 250 poin pada 5 Agustus 2008. Dia harus pontang-panting membuktikan bahwa dia pernah terlibat dalam beberapa kepanitiaan di luar kampus.
“Pokoknya saya berjuang.”
Tapi kenapa perjuangan tidak dilakukan dari awal kuliah? Kenapa menunggu terdesak dulu baru berjuang?
“Karena ada kewajiban sistem poin, jadi saya mikirnya poin terus. Empat tahun saya (kuliah) di sini belum pernah lihat kegiatan dari materi atau kualitas, selalu poin.”
“Jadi kalo ada dua kegiatan, yang satu materinya menarik tapi nggak ada poin, dan satunya lagi materinya nggak menarik tapi ada poin, saya pasti pilih yang ada poinnya.”
Motivasi Rina ada sepenuhnya pada poin. Dan motivasi “yang semata-mata poin” rupanya tak cukup membuatnya sadar diri untuk “memperjuangkan” poin sejak awal dengan rajin berkegiatan.
Pinkan Margaretha Indira, dosen Fakultas Psikologi, mengemukakan bahwa dalam teori motivasi dikenal motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik berasal dari luar individu, sedangkan yang intrinsik berasal dari dalam. Poin termasuk sumber motivasi ekstrinsik. Materi atau kualitas kegiatan juga termasuk sumber ekstrinsik. Tapi poin punya legitimasi dengan sistem kartu poin, sedangkan kualitas kegiatan? Toh berkualitas tidaknya kegiatan bukan prasyarat ujian. Yang penting mahasiswa ikut kegiatan, berkualitas atau tidak, tapi kartu poin bisa terisi, dan prasyarat pun terpenuhi. Ini membuat poin lebih kuat menarik mahasiswa, meski ketertarikan itu bersifat semu.
Berbeda dengan orang yang memang berkegiatan dengan motivasi intrinsik, dengan kesadaran diri sendiri. Tanpa susah payah dimotivasi pun mereka akan jalan.
“Orang bisa mulai dari motivasi ekstrinsik dulu, lalu berubah ke motivasi intrinsik,” jelas Pinkan.
Tapi untuk bisa seperti itu kegiatan harus benar-benar berkualitas, agar manfaatnya bisa dirasakan individu, dan menumbuhkan motivasi intrinsik.
“Ya.” Pinkan membenarkan.
.
UDY LATUPERISSA DOSEN YANG RAMAH. Dia dikenal dekat dengan mahasiswa. Mengobrol bareng di kafe, berdiskusi, adalah menunya sehari-hari jika jam istirahat tiba. Rudy adalah alumni FE, dan sekarang mengajar di Fakultas Teknologi Informasi. Bidang keahliannya perilaku organisasi. Rudy juga mantan aktivis LK FE. Dia pernah menjabat Ketua Umum Sema FE periode 2000/2001. Pada 6 Agustus 2008, saya makan siang bareng Rudy dan Surya, yang berlanjut dengan diskusi, tentu saja.
Saya menanyakan dasar konseptual sistem kartu poin pada Rudy. Menurut Rudy, pemberlakuan sistem tersebut berawal dari keinginan mengajak mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan humanistik seimbang dengan kemampuan profesional. Caranya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai wahana pengembangan kemampuan tersebut. Namun jumlah mahasiswa FE saat itu sangat banyak. FE adalah fakultas “gemuk.”
“Saking gemuknya, banyak mahasiswa apatis (terhadap kegiatan),” kenang Rudy.
Setelah berstudi banding ke Universitas Kristen Petra, Surabaya, didapatlah satu model sistem yang dirasa cocok untuk meningkatkan motivasi mahasiswa mengikuti kegiatan. Di UKP, model itu disebut “point star.” Ketika diterapkan di UKSW, sebutannya berubah jadi “point card” atau “kartu poin.”
“Memang kesannya agak sedikit memaksa. Tapi pada akhirnya, akan memberi dampak yang positif juga buat mahasiswa,” jelas Eko Suseno, mantan aktivis LK FE yang ikut menggagas kartu poin. (Scientiarum, 10 Desember 2007)
Apakah apatisme mahasiswa murni bersumber dari dirinya sendiri? Rudy Latuperissa mengakui, LK sendiri mungkin turut berkontribusi atas apatisme tersebut.
“Mungkin LK terlalu eksklusif, prosedur-prosedurnya ribet, tujuan LK bias.”
“Jadi gimana ya caranya, untuk memoles LK (dan kegiatannya) itu biar bisa seperti wanita cantik, sehingga orang bisa tertarik datang untuk meminang tanpa harus dipaksa.”
Ya, bagaimana? Mungkin perlu evaluasi dulu?
“Tahun 2003 saya usul sistem itu dievaluasi,” kata Rudy. Menurut Rudy, tak hanya hal teknis yang harus dievaluasi. Konsepnya juga perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi rupanya usul Rudy tak dijalankan. “Sama, sampai sekarang juga belum (ada evaluasi),” sambung Surya.
Saya merinding. Sudah sekian tahun berlalu, tapi evaluasi tak juga berjalan. Apakah LK FE sudah merasa paling benar? Dalam hati saya berteriak, “LK FE fasis!”
.
EBELUM KEMELUT 1994, di Satya Wacana ada satu departemen pengelola matakuliah lintas disiplin ilmu, yakni Departemen Matakuliah Umum. Sayangnya departemen ini dibubarkan karena “alasan politis,” ujar Paulus Triarso. Triarso adalah staf Biro Kemahasiswaan, yang dulu sempat mengajar di DMU. DMU waktu itu disebut sebagai salah satu basis dosen yang tak setuju dengan rektorat pimpinan John Ihalauw.
“Saya ikut moratorium (menentang Ihalauw) waktu itu,” kata Triarso.
Apa istimewanya DMU?
“Materi-materi yang diajarkan di situ justru lebih matang, karena melibatkan banyak disiplin ilmu,” jelas Triarso. “Dan dosen-dosen harus lebih siap karena menghadapi banyak mahasiswa dengan latar belakang yang beragam dengan pola pikir berbeda-beda.”
Theofransus Alexander Litaay, alumni Fakultas Hukum angkatan 1989 yang kini mengajar di almamaternya, mengatakan pada saya bahwa perencanaan perkuliahan di DMU sangat baik. Theo mengaku tidak pernah melupakan isi matakuliah Etika Kristen yang diajarkan waktu itu — dulu tidak di bawah Fakultas Teologi. Materi perkuliahan di DMU “bahkan mampu memberikan banyak inspirasi kepada mahasiswa untuk melahirkan berbagai kegiatan bermutu melalui LK,” kenang Theo.
“Matakuliah umum (adalah) wajib pilihan. Jadi ada banyak matakuliah, dan ada sejumlah kredit minimal yang harus dipenuhi mahasiswa. Misalnya, karena DMU mewadahi kegiatan latihan karawitan, maka saya yang orang Ambon pun pernah belajar gamelan. Kemudian pada waktu LK mengadakan Pekan Ilmiah Mahasiswa, para peserta diajak untuk ’kursus kilat’ main gamelan. Ini komunikasi antarbudaya yang akan lama membekas dan berdampak positif.”
”Dan model perkuliahannya banyak diskusi.”
”Ada beberapa orang yang sangat menikmati matakuliah DMU.”
Menurut Theo, penanaman nilai humaniora dan penguatan kapasitas profesional mahasiswa saat itu bisa berjalan baik karena tidak hanya digantungkan pada LK. ”LK hanya satu bagian saja.” Di bagian lain ada DMU, Lembaga Penelitian Universitas, Lembaga Pengabdian Masyarakat, dan sebagainya.
Coba bandingkan dengan keadaan sekarang, dimana LK jadi tulang punggung bagi kegiatan-kegiatan penanaman nilai dan penguatan kapasitas.
Orang-orang di LK datang dan pergi. Sedangkan para konseptor DMU dulu relatif tetap. Dari segi keberlanjutan, kondisi LK tidak menguntungkan. Apalagi belum ada mekanisme pengelolaan pengetahuan yang sistematis, agar nafas dan semangat kegiatan dari periode ke periode tidak hilang.
”Itu satu Mas. Yang kedua, kualitas mahasiswa kita sekarang dengan yang dulu sudah beda jauh,” jelas Theo pada saya. Theo bilang, proses penerimaan mahasiswa di Satya Wacana dulu sangat selektif. Celah hanya ada bagi ”bibit-bibit unggul.”
”Modal sosial kita juga hancur pascakonflik (1994). Sekarang ini kita baru merajut kembali. Tapi kerusakan yang ditinggalkan sangat parah.”
Dalam kondisi serba parah itulah generasi Rudy Latuperissa dan Eko Suseno muncul, lalu memimpin LK. Mereka berada dalam posisi yang lebih sulit dari pendahulunya, tapi beban yang ditimpakan jauh lebih besar. Dan mereka memaksa mahasiswa ikut menanggung beban tersebut dengan sistem kartu poin. Kondisi ini jadi warisan turun-temurun, hingga Surya Probo Kusuma sekarang.
1 comment