Senter Ulang Trimester

Ketika merapikan arsip surat elektronik beberapa hari lalu, saya membaca ulang semua transkrip korespondensi yang pernah saya lakukan dengan beberapa narasumber semasa saya masih bergabung dengan Scientiarum. Salah satunya adalah soal trimester versus dwimester, yang percakapannya saya lakukan bersama Neil Semuel Rupidara, dosen Fakultas Ekonomi yang kini sedang studi doktoral di Macquarie University, Australia. Percakapan ini sendiri berlangsung sekitar awal Desember 2008. Setelah membacanya ulang, saya merasa harus menyiarkan transkrip ini, karena ia telah menjawab semua keraguan saya terhadap trimester, dan secara efektif telah menunjukkan kelemahan sistem kalender akademik yang dipakai Universitas Kristen Satya Wacana saat ini — separuh trimester (tiga semester dalam satu tahun), separuh lagi dwimester (dua semester dalam satu tahun), tapi berkedok semester ganjil, genap, dan “pengayaan”. Saya harap warga UKSW yang membaca transkrip ini bisa turut melempar pemikiran kritis terhadapnya, agar kita bisa mendapat kajian bermutu soal sistem kalender akademik kita. Selamat membaca!

SATRIA: Pak Neil, sejak saya menulis opini soal “Hari Kesia-siaan UKSW” sampai sekarang, saya belum temukan perbedaan signifikan antara trimester dengan dwimester. Dengan dwimester, beban kredit mahasiswa memang jadi lebih “berat” (18 SKS per semester). Karena itulah, rasionalisasi John Titaley untuk trimester selalu mengatakan bahwa “beban berat” tersebut (36 SKS per tahun untuk mahasiswa “normal”) tak lagi dibagi jadi dua, melainkan tiga, jadi 12 SKS per semester.

Jika dilihat dari segi kuantitas saja, memang benar bahwa beban kredit mahasiswa pada trimester jadi lebih “ringan”. Tapi bukankah waktu belajar trimester lebih pendek daripada dwimester? Dwimester, dengan beban yang “berat”, menyediakan kesempatan belajar yang lebih panjang daripada trimester. Sedangkan trimester, dengan beban yang “ringan”, menyediakan kesempatan belajar yang lebih pendek. Pilihan terhadap trimester atau dwimester, bagi saya, tak ubahnya seperti trade-off yang punya opportunity cost-nya masing-masing.

Mungkin, preferensi dan kebiasaan pribadi tentang cara belajar ikut mempengaruhi pengambilan pilihan ini. Orang yang suka mencicil belajarnya dengan enteng tapi cepat, mungkin akan lebih suka dengan trimester. Tapi, orang yang suka dengan gaya belajar borongan dalam waktu lama, mungkin akan lebih suka dengan dwimester.

Masalah sebenarnya justru terletak pada beban 144 SKS dalam waktu empat tahun untuk seorang sarjana. Sehingga, menurut saya, pilihan yang seharusnya kita ambil adalah: 1) mengurangi jumlah SKS untuk empat tahun; atau 2) menambah panjang waktu studi yang sesuai dengan jumlah SKS yang 144 itu.

Mestinya Satya Wacana tak perlu taati keputusan Menteri Pendidikan Nasional, soal syarat minimal 144 SKS untuk sarjana, jika hal itu memang terbukti salah. Itu kan cuma formalitas. Kenapa tak “membangkang” saja, asal tujuannya benar? Satya Wacana pernah melakukannya dalam penerapan SKS tahun 1975 bukan? Contoh lain yang paling dekat dan mutakhir adalah Qaryah Thayyibah. Jika institusi “kecil” macam QT saja bisa membangkang dengan ide-ide revolusionernya, dan akhirnya dapat pengakuan, kenapa Satya Wacana yang “besar” ini justru ciut nyali ketika berhadapan dengan Pemerintah c.q. Depdiknas c.q. Dikti c.q. Kopertis?

NEIL: Sat, coba analisisnya soal trimester versus dwimester ditempatkan dari sudut microprocess, bagaimana belajar itu harusnya terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, referensi saya harus selalu saya bawa ke pembelajaran perguruan tinggi di Barat khususnya. Mengapa begitu?

Pertama ingat, model SKS pun kita adopsi dari Barat. Menurut seorang teman Fakultas Teknik Elektro angkatan 1973, di tahun 1973 ada tiga dosen Elektro mulai mengenalkan pola evaluasi nisbi. Mereka adalah dosen-dosen UKSW yang berlatar pendidikan Barat. Tahun 1974, UKSW mengujicobakan SKS di FTE dan 1975 diadopsi untuk seluruh UKSW. Saya duga itu terjadi setelah dan karena Willi Toisuta bergabung kembali di UKSW sebagai Pembantu Rektor Urusan Perencanaan, Pengembangan, dan Hubungan Masyarakat. Beliau juga yang membawa gagasan SKS agar diadopsi oleh Dikti.

Kedua, memang di Barat-lah yang tampaknya pertama terjadi pergeseran model belajar dari yang sentral di dosen atau model liberal atau behavioural (karena asumsi dosenlah ahlinya dan mahasiswa ibarat kertas putih kosong yang harus diisi) ke arah mahasiswa. Beralihnya filsafat pedagogis ke arah bahwa mahasiswa juga pelaku penting dan ikut mengonstruksi pengetahuan, menempatkan proses belajar harus dihitung pada jumlah dan kualitas aktivitas belajar pada mahasiswa. Itulah esensi SKS. Dari setiap 1 SKS (setara 3 jam), porsi dosen (tatap muka) cuma sepertiga. Dua pertiganya adalah porsi mahasiswa. Bahkan, banyak model tatap muka di Barat pun yang sudah beralih dari sekadar porsi dosen ke porsi bersama atau sebagian di antaranya porsi mahasiswa, untuk mengekspresikan apa yang dipelajarinya di dua pertiga waktu belajar itu.

Soal saya adalah konsistensi menjalankan SKS atau sistem kredit itu. Jelas selama ini SKS tidak berjalan sesuai disiplin sistemnya. Sebagai dosen, saya pun ikut berkontribusi pada tidak jalannya SKS karena toh sejak 1995 saya menjalankan pengajaran sama seperti yang saya keluhkan sekarang. Saya ngajar dan sedikit memberi porsi bagi aktivitas belajar mahasiswa, walaupun saya sudah menerapkan model presentasi mahasiswa cukup lama. Namun, saya belum menuntut mahasiswa untuk menjalankan dengan benar porsi dua pertiga miliknya itu, karena tidak memadainya porsi tugas terstruktur yang saya berikan atau bimbingan bacaan untuk belajar mandiri bagi mereka.

Nah, pengalaman belajar saya di University of Groningen mulai pelan-pelan buka mata saya. Semester satu kami waktu itu cuma ambil empat matakuliah. Tetapi jujur, kami hampir tidak sanggup manage waktu belajar (temasuk porsi sepertiga pertemuan tatap muka di kampus) kami dengan baik. Dosen selalu kasih tugas terstruktur. Walau waktu itu dua minggu satu kali, tapi untuk mengerjakannya, ya waktu selama dua minggu itu terpakai full. Belum lagi harus baca untuk minggu tatap muka yang dipimpin oleh dosen dan menyiapkan untuk diskusi kelas pada minggu tatap muka yang berisi presentasi-presentasi mahasiswa. Akhirnya pada semester dua, tidak ada di antara kami yang berani ambil empat matakuliah lagi. Saya cuma ambil tiga. Beberapa teman kami yang gabung semester dua di Groningen (semester satu mereka dari Perancis atau Skotlandia) ada yang mau coba dan kami senyum-senyum saja. Di Perancis, modelnya gaya MBA lebih banyak diskusi di kelas dan kurang tugas-tugas paper seperti di Belanda. Di Skotlandia juga kira-kira begitu.

Dan benar, tidak berapa lama kemudian mereka mulai drop satu matakuliah karena beban yang tinggi itu — di Groningen kami masih bisa drop matakuliah sampai hampir tengah semester. Nah, karena itu semester dua, dosen menganggap kami sudah siap dengan model spartan mereka dan sejak minggu pertama tugas sudah mulai “meluncur”.

Hitungan saya akhirnya ke jumlah matakuliah. Saya tidak ke SKS, walau dalam berbagai argumen saya di UKSW saya ke SKS juga. Setelah saya telusuri dari satu universitas ke universitas lain (via internet), kebanyakan kalau tidak empat matakuliah, ya tiga atau lima kadang-kadang. Satuan kredit mereka beragam. Kami di Belanda, misalnya, pakai satuan kredit yang disebut 6 ECTS yang berlaku se-Eropa (negara-negara Eropa Barat, tapi kini Uni Eropa mulai luas). Kuliah tatap muka kami ya sama, dua jam. Jadi, angka 6 bukan setara 6 SKS versi Indonesia yang membawa konsekuensi 6 x 50 menit tatap muka.

Bandingkan dengan di Fakultas Ekonomi ketika kami mulai perkenalkan matakuliah dengan 4 SKS, dimana tatap muka lalu menjadi 4 x 50 menit (200 menit) dan karena kami menilai konsentrasi belajar itu mencapai peak pada menit ke-40 atau 45, lalu turun, maka kami menilai kalau masih di bawah dua jam (atau 2 x 50 menit), masih oke. Jadi yang 4 SKS harus dipecah jadi dua kali pertemuan.

Kalau 6 ECTS sama dengan 6 SKS, maka kira-kira ada tiga kali pertemuan. Ini membawa komplikasi proses, menurut saya. Itu tidak terjadi sewaktu di Belanda. Tatap muka tetap sekali dalam seminggu. Cuma, belajar terstruktur dan mandiri yang luar biasa tinggi bisa saya setarakan menit belajarnya dengan 6 SKS kita. Jadi, karena tidak sama ukuran SKS itulah saya lebih suka melihat jumlah matakuliah, tetapi sekali lagi, untuk menghitung konsekuensi jam saya pun berhitung di atas SKS juga.

Nah, dari hitung SKS maupun jumlah matakuliah, dengan mengambil asumsi satu matakuliah sama dengan 3 SKS, maka tiap semester dalam trimester ada empat matakuliah. Merujuk ke pengalaman Groningen dan referensi kurikulum di banyak universitas banyak negara, saya kira itu masih oke. Namun, kalau dwimester (dengan asumsi yang sama, 3 SKS), maka ada enam matakuliah dalam satu semester. Jadi kelebihan dua matakuliah dari referensi standar saya, empat matakuliah.

Hitungan jam juga sudah saya buat. Di trimester, sekitar 36 jam per minggu harus dikonsumsi untuk belajar (sepertiganya tatap muka di kelas, dua pertiganya mahasiswa belajar di luar kelas). Tapi kalau polanya dwimester, waktu belajar itu jadi 54 jam. Nah, John Titaley menggunakan referensi International Labor Organization soal jam kerja standar yang berkisar 36 sampai 40 jam itu. Walau ada mahasiswa yang keberatan dengan bilang, emangnya kami buruh, tapi Titaley benar jika kita bicara soal konsumsi jam yang wajar untuk konsentrasi melaksanakan satu kewajiban — dalam hal ini kewajiban mahasiswa adalah belajar. Dan, melakukan kewajiban tersebut di atas jam wajar, memang sesungguhnya tidak manusiawi.

Nah, kembali ke soal saya di atas, soal disiplin SKS. Jadi, mau dua atau tiga semester setahun, SKS tetap meminta dosen disiplin menjalankan sepertiga waktunya untuk kegiatan tatap muka atau minimal sekitar 2-3 jam seminggu (ingat model ECTS), dan membimbing mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan menyiapkan tugas terstruktur untuk mengisi sepertiga lagi waktu belajar mahasiswa yang perlu dipenuhi dengan penyerahan tugas resmi, serta sepertiga lagi untuk membimbing mahasiswa mau tidak mau membaca bukan saja untuk mengerjakan tugas yang sudah sepertiga tadi, tapi ya supaya siap ketika tatap muka di kelas, karena tatap muka bukan lagi dipakai dosen untuk ceramah sendiri, tetapi itu adalah masa diskusi, tanya-jawab, atau kadang diformat jadi debat mahasiswa.

Jika itu jalan penuh, saya menilai tidak mungkin mahasiswa sanggup berjalan lebih dari empat matakuliah atau 12 SKS (masing-masing matakuliah 3 SKS). Saya sudah punya pengalaman pribadi. Saya juga sudah melihat dengan mata kepala saya sewaktu di St. Olaf dan di Macquarie. Kurikulum berbagai universitas yang tadi saya katakan cuma ada sekitar empat matakuliah dalam setiap semester. Itu, secara implisit, membenarkan saya.

Jadi, ini bukan soal preferensi panjang versus pendek waktu dalam satu semester. Ini soal mampu tidak kita handle proses dan beban belajar setiap minggu. Itulah dimensi microprocess-nya. Dwimester, yang berbeban standar enam matakuliah (yang IPK-nya 3 ke atas bisa lebih), akan punya beban lebih panjang dari trimester. Jadi, tekanan di setiap minggu yang sudah berat itu harus ditanggung lebih panjang (minimal 16 minggu, syarat Dikti). Ini kalau kita benar lho jalankan dwimester, tapi nanti saya akan tunjukkan bahwa kita juga bohong-bohongan dengannya. Apa sanggup tuh anak-anak? Sudah spartan tiap minggu, beban itu pun bertahan lama, 16 minggu. Atau, karena tidak sanggup, lalu kita biarkan saja jalan dengan model kuliah sekarang? Kuliah ya pada dasarnya sama dengan ceramah dosen, mahasiswa baru in action kalau ada tes (sedikit kuis dan dua kali tes). Tugas membaca ya bisa jadi diminta, tapi kalau tidak baca, ya tidak ada konsekuensi apa-apa. Paling-paling seperti Bu Konta yang misuh-misuh dan makan hati, barangkali itu pikiran mahasiswa. Jadi, saya sulit mengerti kemampuan kita handle belajar yang benar di perguruan tinggi dengan load dwimester.

Nah, jelas asumsi di atas saya buat dengan kenyataan ada 144 SKS yang harus dipenuhi untuk jenjang S1. Kenapa kita tidak lawan ketentuan Pemerintah saja? Sat, kalau ini jelas saya tidak berani. Saya percaya siapapun di Satya Wacana tidak akan berani untuk tiba-tiba Satya Wacana buat jadi 120 SKS saja, walaupun kita bisa membuat dengan cara tertentu untuk meringankannya (nanti cek model kurikulum Program Studi Ilmu Ekonomi dan asumsi kurikulum FE bahwa jalur riset harus mengambil porsi setidaknya 20 SKS).

Kalau beralih ke trimester, kita punya ruang secara legal karena memang ketentuan Pemerintah berbunyi minimal dua semester. Namun, soal 144 SKS, tidak ada ruang untuk itu, bahkan ketentuannya berbunyi minimum 144. Jadi 144 adalah standar paling bawah. Namun, saya kira orang UKSW harus tampil untuk ngomong bahwa 144 adalah beban yang kebablasan dan argue untuk diturunkan. Namun, sebelum turun, saya kira adalah risiko yang terlalu besar yang diambil secara kelembagaan jika melawan. Dulu pun ketika mengenalkan SKS, saya kira UKSW tidak main di sektor itu.

Kita masih punya wilayah manuver, seperti yang kami lakukan di FE. Saya pribadi propose untuk naikkan jumlah SKS per matakuliah, misalnya jadikan semuanya tiga atau malah empat. Namun, kita atur ulang sistem perkuliahan tatap mukanya. Opsi lain adalah memberi bobot yang lebih tinggi pada riset. Yang tidak ambil jalur riset bisa ambil magang atau bentuk pengganti dengan bobot yang bisa disesuaikan.

Di Program Studi Ilmu Ekonomi, setelah saya tetapkan bobot pembeda riset dan non-riset paling tidak 20 SKS, Marthen nDoen lalu propose skripsi sama dengan 10 SKS, lalu sisanya matakuliah-matakuliah metode penelitian yang dipecah beberapa tahap, tapi menyatu dengan proyek riset, bukan model kuliah metode penelitian seperti sekarang. Jadi, akhirnya matakuliah model sekarang cuma ambil 124 SKS, sisanya 20 untuk riset dan itu dibayangkan jalan terus dalam jangka waktu setahun, mulai menyusun topik, masalah, dan persoalan penelitian serta literature review, merancang model penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data (semuanya ini sekitar 10-12 SKS dan kalau tidak salah dibagi jadi tiga tahap), dan pembuatan laporan (skripsi yang 8 atau 10 SKS itu). Dengan rekayasa kurikulum seperti itu, kuliah sebetulnya cuma 124 SKS. Nah, kenapa porsi riset cuma 20, tidak lebih besar untuk mengurangi porsi kuliah? Inipun adalah bentuk kompromi karena sulit untuk tiba-tiba berubah, karena referensi orang masih ke arah model kurikulum lama, enggan untuk kurangi matakuliah yang tadinya ada, dan enggan ubah jumlah SKS karena di mana-mana ya 2 atau 3 SKS, lha kok kita mau beda?

Jadi, opsi untuk melawan 144 SKS bisa kita lakukan dengan main di aras kurikulum, bukan frontal mengatakan bahwa S1 di UKSW cuma 120 SKS. Ini jelas kita cari perkara.

Kenapa Qaryah Thayyibah berani? Pertama, saya harus salut mereka dulu. Kedua, kita punya beban institusional lebih tinggi dari mereka, karena kita sudah ada dan berinteraksi di ruang legal formal secara luas. Karena itu, risiko atau pertaruhan kita lebih besar dari mereka.

QT mungkin bisa saja tidak dipusingkan karena bisa dianggap sebagai sebuah paket belajar (walau saya kira label ini kurang tepat) bagi anak-anak sebuah komunitas dengan risiko yang dipertaruhkan relatif lebih kecil dari UKSW. Saya lebih suka memandang mereka “aneh” pada dimensi pedagogis, dan bukan pada struktur kurikulum wajib. Mereka memanfaatkan betul kurikulum lokal untuk kebebasan anak. Namun, karena kedekatan psikologis antara anak dalam komunitas dengan QT sebagai organisasi pendidikan, keanehan mereka tidak membawa pertaruhan besar.

Akan lain jika itu terjadi pada Satya Wacana. Saya kira kita harus berhitung dengan sangat hati-hati. Namun, sekali lagi, kita harus muncul dalam isu nasional soal beban 144 SKS yang terlalu tinggi dan fight habis-habisan untuk diturunkannya angka itu ke yang lebih rasional. Tapi, bagi saya, UKSW harus bermain secara bertahap untuk itu. Too much at stake jika kita kita langsung tabrak.

Nah, soal dwimester yang bohong-bohongan, begini Sat. Saya ini ngajar sejak 1995. Di kala itu kan jelas kita semua dwimester di UKSW, walau FE di tahun 90-an mulai menawarkan semester pendek.

Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa benar kita punya tatap muka minimal 16 kali?

Supaya saya tidak klaim buta, kamu bisa minta dokumen presensi jaman itu, kalau masih disimpan. Di FE, misalnya, kami plot dua minggu TTS dan dua minggu TAS, tidak boleh ada kuliah selama empat minggu itu. Jika saja dwimester punya total minggu 19, maka sudah tinggal 15 minggu. Namun, saya kira yang lazim digunakan adalah sekitar 17 minggu, sehingga kalau kurang empat minggu, sudah tersisa 13 minggu. Nah lho!

Ini belum lagi berkurang jika dosen berhalangan. Jadi, kadang ya cuma 12 minggu. Silakan kamu cek. Saya katakan, saya sudah mengajar di jaman itu dan itu juga bagian pengalaman saya. Lalu apa kita mau bohong-bohongan dengan seolah meyakinkan bahwa dwimester minggu efektifnya lebih panjang dari trimester? Sorry, saya tidak percaya.

Sejak berpraktik trimester, FE memangkas minggu tes wajib untuk semua, yang tadinya total empat itu, cuma jadi satu minggu, yakni TAS. Selebihnya, dosen organisir sendiri. Jadi, dari 14 minggu yang disediakan untuk trimester, kami cuma cut satu minggu, tinggal 13 minggu. Selebihnya, kami justru didorong untuk membuat sistem evaluasi yang built-in dalam 13 minggu itu dan ini mendorong kreativitas dan variasi. Memang, dosen yang “kolot” ya tetap saja model dwimester dibawa. Dia plot lagi satu minggu untuk TTS, biasanya ambil Sabtu. Dia ambil sedikit untuk kuis, biasanya beberapa menit dari jam ngajar. Namun, mulai ada dosen yang bisa mengembangkan model evaluasi proses, yakni tugas yang kontinu, partisipasi yang dinilai, presentasi mahasiswa, dan sebagainya. Saya duga bentuk-bentuk evaluasi kita jadi jauh lebih bervariasi.

Jadi, apa benar dwimester lebih panjang? Bisa ya, bisa tidak. Tapi, argumen saya di atas menunjukkan bahwa jika disiplin SKS berjalan sebagaimana seharusnya, maka beban tinggi yang panjang akan berakibat pada beban yang berlebihan. Mahasiswa bisa underpressure dan mengarah pada kondisi psikologis yang disebut burnout, yakni kelelahan psikis dan fisik yang akut. Ini berbahaya, dan karena itu, SKS yang berdisiplin dalam kondisi 144 SKS dan dua semester per tahun tidaklah realistis.

Di samping itu, ada argumen bahwa constant pressure bagi mahasiswa itu baik. Jadi, bukan beban berlebihan, tapi habis itu leha-leha (libur antarsemester yang panjang), namun beban yang wajar tetapi kontinu. Jika kita ambil manusia pekerja normal, maka tiap minggu sama dengan kerja, kecuali hari-hari libur yang memang sudah ditentukan. Jadi, manusia normal beristirahat di sela-sela kerjanya yang kontinu.

Apakah mereka yang bertani, misalnya, lain? Kalau petaninya, ya ada masa non-tani, tapi mereka tetap mengupayakan kerja dalam bentuk yang lain. Jadi, kalau bertani adalah asumsi sosiokultural untuk menerima pola kerja panjang habis itu libur panjang, saya kira juga kurang pas. Celakanya, analisis Fukuyama (kalau tidak salah) menuding mereka yang hidup di dua musim kalah dari yang empat musim karena soal disiplin dan dinamika hidup. Jadi, hidup dalam konsistensi tekanan yang wajar membuat kita selalu dinamis, itu tafsir saya. Namun, saya bawa kita kepada kehidupan modern normal yang bekerja di sektor-sektor modern, bahkan pertanian modern. Ya, setiap minggu sama dengan kerja. Kita istirahat akhir pekan atau di sela-sela kegiatan. Kalau butuh break agak panjang, ya tidak terlampau panjang, bisa ambil cuti 12 hari di sektor kerja modern, walau harus diatur sedemikian rupa.

Jadi, membiasakan mahasiswa berhadapan dengan constant pressure saya kira kok sesuatu yang wajar dan bakal seperti itu dihadapi ketika mereka menghadapi dunia kerja. Mungkin mahasiswa berpikir, ah jangan dulu, kan ini belum masa kami bekerja, jadi memang biarkanlah kami berlibur. Hmm … boleh saja, tapi mahasiswa pun tetap bisa mengatur strategi pengambilan matakuliah yang lebih ringan di model trimester untuk mengakomodasi kepentingan bersantai itu.

Di Barat, kenapa dwimester, libur alih semester yang panjang (biasanya summer) dimanfaatkan untuk proyek akademik dosen. Banyak dosen sudah merancang untuk ikut konferensi dan sebagainya. Jadi, libur itu adalah masa riset dan publikasi, walau ada juga yang memang menikmati sebagai libur. Misalnya, waktu di Belanda pembimbing saya pakai awal satu bulan untuk libur, katanya. Tapi saya duga biasanya mereka manfaatkan untuk sesuatu yang produktif juga. Jadi itu adalah bagian dari kultur akademik, kultur riset. Di Indonesia, adakah yang begitu? Alasan untuk memiliki libur panjang tidak didukung oleh kinerja riset dan Indonesia adalah negara dengan produktivitas riset yang rendah. Lalu, bagaimana dwimester harus didukung dari sudut dosen kalau ada motivasi hanya untuk sekadar libur? Di FE pun tadi saya katakan itu dipakai untuk semester pendek. Jadi, kembali lagi, teaching. Maka sulit untuk mengerti bahwa itu bisa berguna dari matra Tri Darma Perguruan Tinggi yang lain. Teaching pun ya akhirnya, karena sudah capek ngajar di dua semester dengan beban ngajar yang banyak dan kebetulan semester pendeknya benar-benar pendek, ya secara psikologis jelas tidak cukup produktif, walau ada dosen yang tetap berdedikasi baik.

Jelas bahwa trimester di UKSW tetap menjamin peluang riset, yakni dengan satu semester off. Cuma, para dosen dan pimpinan-pimpinan fakultas saja yang belum terbiasa untuk mengaturnya, sehingga pemanfaatan satu semester off tidak berjalan sebagaimana peluang yang ada. Jadi, ini isu kultur riset yang belum ada.

Nah, cuma catatan saya, menjalankan trimester tidak dengan sendirinya membuat ideal hitung-hitung dan argumen saya di atas bisa jalan. Kita semua lahir dan besar di rejim dwimester. Perilaku kita adalah bawaan sistem itu. Jadi, apa yang terjadi adalah sedikit chaos pada mulanya. Perilaku untuk menempatkan sistem belajar di perguruan tinggi yang merupakan interaksi kemandirian mahasiswa dan fasilitasi oleh dosen tidak mudah datang. Harus ada effort lain secara programatik untuk membangun kultur yang manifestatif dalam kebiasaan bertindak.

Saya jujur saja cukup capek di FE cuap-cuap mendorong paradigma pedagogis baru diadopsi, termasuk untuk melawan pandangan bahwa kalau dosen tidak berceramah, maka itu dosen malas. Saya fight pada tataran personal. Misalnya, hampir semua kuliah saya tidak ada tes, isinya tugas-tugas. Saya tidak selalu mengajar, bahkan saya belajar menempatkan diri untuk biarkan mahasiswa full in control (walau cukup banyak kasus tergelincir karena mahasiswa tidak siap) atau bahkan saya ikut duduk menyimak dan belajar dari mereka.

Kombinasi belajar di dalam dan di luar kelas saya tekankan. Mahasiswa mengeluh, tapi tidak sedikit yang mengapresiasi karena akhirnya dia tahu bagaimana dia belajar. Ada mahasiswa yang mengatakan pada saya, untung tidak semua matakuliah begitu (anak ini tergolong pandai, “cuma” ambil enam matakuliah saat dia ambil matakuliah saya). Dia bilang hanya sekitar tiga matakuliah yang rajin beri tugas, itupun tidak setiap minggu. Bayangkan, baru tiga yang agak aktif saja sudah begitu. Saya duga itu karena peralihan pola mahasiswa diam dengar dosen dan baru on kalau ada tes. Gimana kalau keenamnya jadi agak aktif atau aktif penuh? Ini kasus di trimester lho, jadi ambil enam matakuliah di trimester itu karena banyak matakuliah yang 2 SKS. Anak itu ber-IPK bagus dan berdasarkan tabel pengambilan matakuliah, “berhak” mengambil SKS yang besar.

Jadi, prinsipnya saya setuju kesimpulanmu soal 144 SKS yang kebanyakan, tapi saya lihat, perlawanan frontal bukan cara yang bijak bagi UKSW. Karena itu, bermain di trimester adalah pilihan yang tepat, di samping sebagai upaya untuk: 1) pulihkan makna sistem kredit semester (SKS), 2) pulihkan pola belajar di perguruan tinggi yang benar (student-centered learning), 3) tumbuhkan kreativitas dosen dalam pengelolaan pengajaran (reformasi pedagogis, artikel kedua saya untuk Scientiarum), 4) kurangi secara sistematis beban dosen dan dorong kinerjanya di sektor riset (menuju universitas riset), 5) integrasikan pendekatan riset dalam pengajaran (research-based teaching and learning), 6) melakukan perubahan signifikan pada kurikulum (membangun kekhasan kurikulum atau program studi), dan akhirnya maju berargumen melawan Pemerintah soal 144 SKS.

Ada beberapa capaian lain yang bisa muncul, yakni penguatan profil riset di S1 pada jalur mahasiswa skripsi (ini setara program honours di luar negeri, Amerika, Australia misalnya). Mereka yang mengambil jalur ini dan dinilai bagus (tentu dalam interaksi yang intens dengan pembimbingnya), bisa jumping ke program doktoral. Dengan begitu, UKSW berpeluang menghasilkan doktor-doktor yang masih muda. Asal kualitas program doktor juga dijaga dengan sangat baik, maka hasilnya akan bagus dalam perspektif, masa produktif doktor-doktor muda ini panjang. Mereka bisa beri kontribusi lebih banyak, baik secara keilmuan atau di bidang profesional lain.

Dengan pola riset yang menguat, maka produktivitas riset kita akan meningkat. Di samping menguatkan profil universitas riset dan bisa pengaruhi rangking universitas. Hal terpenting — terkait juga dengan daya tarik program doktoral di atas — adalah banyak riset akademik muncul untuk menjawab masalah-masalah nyata. Artinya, kampus memang jadi dapur pemikiran bagi kemajuan masyarakat.

SATRIA: Salah satu tuduhan serius terhadap trimester adalah ia dianggap sebagai cara mengarbit mahasiswa, meningkatkan “produktivitas” universitas dalam mencetak sarjana (karena banyak mahasiswa bisa “lulus cepat”), yang pada akhirnya membawa konsekuensi keuangan berupa percepatan arus pemasukan kas UKSW. Faktanya, ketika trimester masih jalan, ada mahasiswa di FE yang ambil SKS di atas 18 dalam satu semester. Di Fakultas Hukum, ada mahasiswa ambil 22 atau 24 SKS dalam satu semester. Padahal, batas untuk mahasiswa “jenius” (IPK 4,00) pada trimester, seperti selalu ditekankan John Titaley, adalah 18 SKS per semester. Jadi, ada pelanggaran dari ide awal trimester.

John Titaley sendiri selalu bilang, kesalahan itu bukan dari pihaknya, melainkan dari fakultas-fakultas yang menjalankan sistem. Tapi, ketika Titaley masih menjabat rektor, apakah dia tak bisa melakukan kontrol terhadap fakultas, menegur dan memberi punishment jika ada pelanggaran? Apakah fakultas-fakultas sedemikian otonomnya, hingga ini adalah indikasi bahwa Satya Wacana bukan lagi universitas, melainkan “multiversitas”?

NEIL: Memang tampaknya kontrol pimpinan UKSW masa John Titaley juga tidak cukup baik. Sebagai sebuah sistem baru yang mudah didistorsi oleh sikap dan perilaku yang diwariskan oleh sistem lama, mestinya ia dijaga dengan baik. Memang kalau tidak salah, sebagai rektor, John Titaley sudah ingatkan. Namun, seharusnya tidak dibiarkan tafsir sendiri-sendiri dilakukan karena akibatnya bisa jadi cuma “ganti baju padahal tidak mandi”, alias “cuma kosmetiknya saja” yang trimester.

Dalam argumen-argumen saya selama ini, trimester bukan untuk membuat mahasiswa secepat-cepatnya lulus. Saya kira John Titaley juga demikian. Beliau memang menekankan soal “jam kerja” (baca: jam belajar) yang sesuai standar ILO. Saya pribadi lebih ke soal proses belajar yang seharusnya, walau nanti ujung-ujung kita ketemu juga di soal konsekuensi waktu atau jam.

Nah, kalau soal proses belajar yang seharusnya (soal kualitas proses, soal beban yang wajar, soal hasil yang diharapkan lebih bisa dipertanggungjawabkan), maka dimensi karbit-karbitan tidak ada dalam kamus trimester UKSW.

Memang kita tidak bisa tolak bahwa trimester akan mempercepat kelulusan dari yang selama ini terjadi. Cuma, jika kita mau lihat data riil, maka rata-rata kelulusan di UKSW (apalagi di Indonesia) masih di atas empat tahun. Coba cek analisis di Buku Laporan Evaluasi Diri UKSW 2007 (saya yang buat pada bagian itu). Padahal, kalau lihat gaftar alir semua fakultas, maka seluruh program studi menyusun kurikulumnya untuk empat tahun. Artinya, kita tidak efektif. Kita rencanakan empat tahun, faktanya meleset dan cukup jauh. Waktu dulu saya masih kuliah tahun 1990-an, katanya sekitar 5,1-5,2 tahun. Belakangan sekitar 4,7 dan kayaknya di trimester turun (saya lupa persisnya, cek buku laporan itu). Jadi, trimester akan menormalisasi kecepatan lulusan. Kalaupun berpotensi lebih cepat, karena berdasarkan gaftar alir pola trimester yang kami susun di FE, jadinya sekitar tiga tahun plus satu atau dua semester, maka itu masih dianggap wajar untuk tataran S1.

Namun, kami menilai bahwa jika di dwimester maunya empat tahun jadinya 4,7 tahun, maka di trimester, gaftar alir yang menyebut tiga tahun (plus satu atau dua semester) realisasinya bisa persis empat tahun. Ini sangat wajar. Sebagai perbandingan, di Amerika untuk bachelor, persis empat tahun dan mereka menyebut angkatan itu dari sudut tahun lulus. Jadi, mahasiswa angkatan 2008 artinya lulus 2008 dan artinya masuk di 2004. Karena itu aneh jika angkatan 2008 lulus 2009. Saya belum pernah cek secara baik, tapi saya mendapat kesan bahwa ya mahasiswa lulus sesuai angkatannya itu. Jadi persis empat tahun. Di Australia, bachelor malah tiga tahun. Namun mahasiswa tertentu yang mau double degree atau ambil jalur honours (jalur ini bisa langsung doktor, tanpa master, karena ditempa riset selama setahun), lazimnya juga empat tahun. Jadi, tampaknya di manapun jenjang bachelor itu antara tiga sampai empat tahun. Maka ketika pendidikan sarjana di Indonesia berada pada rentang tiga sampai empat tahun, itu wajar.

Nah, kenapa saat ini lulus lebih cepat (3-3,5 tahun) dipandang tidak wajar? Bagi saya itu karena beban SKS yang terlalu banyak. Referensi orang selalu ke masa lalu, pendidikan ditempuh lima tahun, bahkan ada yang merujuk tujuh tahun. Gila aja! Padahal terlalu banyak SKS sama dengan terlalu banyak matakuliah. Coba cek baik-baik apa memang perlu segitu? Di sisi lain, overlap antarmatakuliah pun sangat terbuka. Dan, ketika kami tinjau ulang kurikulum FE dan pangkas di sana-sini, yang kami temukan ya overlaps itu.

Yang cukup disayangkan, kita kan cukup berhenti di buku teks — apalagi dosen kita cenderung pakai diktatnya sendiri atau cuma handout. Padahal di mana-mana, orang-orang belajar dengan buku teks plus materi pendalaman. Ambil contoh, manajemen pemasaran ya cuma manajemen pemasaran, tidak pakai pengantar pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang macam begitu yang kami pangkas, jadikan 4 SKS — padahal di luar, yang gunakan sistem kredit setara kita, lazimnya 3 SKS. Tapi, itupun sulit membongkar seluruh asumsi dan pandangan yang sudah tertanam di kepala-kepala kita. Jadi, bagi saya pendidikan kita di Indonesia ini cuma keberatan bebannya saja, tapi secara substansial ringan. Nah, karena keberatan beban sama dengan banyak SKS dan sama dengan banyak matakuliah, maka tuntutan waktu studi juga jadi panjang walau tidak perlu.

Usulan saya akhirnya ke SKS dan matakuliah yang lebih ramping, tapi prosesnya yang berbobot. Jika proses belajar berbobot, maka apakah itu karbitan? Saya duga karena referensi orang selama ini adalah cara belajar yang sedang kita praktikkan (SKS gadungan), maka kalau trimester bisa mempercepat dianggap sama dengan karbitan. Nanti akan sama dengan ide mengurangi jumlah SKS dan jumlah matakuliah, kita akan bertarung di isu itu juga, saya bayangkan demikian. Yang lucu, kadang saya bertarung dengan kawan-kawan yang sama-sama pernah mengecap pendidikan di luar negeri. Mereka tahu bahwa belajar dalam satu matakuliah, sekalipun SKS-nya cuma 3, muatan dan proses belajarnya ya tetap tinggi. Mereka ini cuma berpikir, ya itu di Barat sana, di Indonesia kan sudah punya polanya sendiri. Lha kalau begitu, ya jangan salahkan orang lari cari pendidikan ke luar negeri. Jangan juga salahkan orang prefer lulusan luar negeri. Atau, kalau mau hebat dari sistem pendidikan Indonesia, ya harus ekstra berusaha, dan lazimnya mereka itu datang dari aktivis organisasi kemahasiswaan (apapun itu), karena dapat “training” tambahan. Pendidikan intinya tetap saja menghasilkan (maaf) “sampah” atau mediocre.

Saya kira kita harus terima dulu bahwa pendidikan S1 itu wajarnya tiga sampai empat tahun. Lalu sejalan dengan concern kita tentang pendidikan yang bermutu, ya mari kita bicara praksis pedagogi kita yang saat ini semrawut, tidak jelas apa maunya, tapi tidak mau disalahkan sebagai telah menghasilkan sampah dan mediocre. Jadi, bukan sekadar angka atau kuantitas (jumlah SKS, jumlah matakuliah yang besar, atau waktu pendidikan yang selama mungkin), tapi soal angka yang wajar dan, terutama, proses yang benar-benar bermutu.

Kembali ke introduksi dan pelaksanaan trimester yang masih didistorsi pola dwimester, saya sebetulnya berharap manajemen perubahan yang lebih mantap waktu itu. Itu yang barangkali sejumlah teman nilai sebagai tidak ada blueprint-nya, walau mungkin juga kurang pas penilaian ini, atau ya saya sendiri juga bukan tipe orang yang suka program perubahan yang deterministik. Cuma, proses harus dikawal. Misalnya dengan pertemuan-pertemuan koordinasi dimana orang bisa share apa yang dilakukannya. Dengan begitu, apa yang baik yang misalnya dilakukan di Fakultas Teknologi Informasi bisa diketahui dan dipelajari dan, kalau mau, diterapkan oleh Fakultas Ekonomi. Ini kan ciri organisasi yang belajar: ada sharing, koordinasi, dan pada tingkatan tertentu bisa muncul kontrol agar tidak bias dari ide utama. Nah, ini tempo hari tidak terjadi. Setelah konsep disosialisasikan dan secara formal diketok palu bahwa UKSW jalankan trimester, maka masing-masing lalu bertanggungjawab jalankan sendiri. Jadinya ya tafsiran beragam itu. Ini pada akhirnya justru mengacaukan image trimester sendiri, seperti tuduhan yang kamu katakan.

Jadi, dalam konteks manajemen perubahan, ada kontribusi kelonggaran kontrol dalam kegagalan implementasi. Saya menyebut begini karena saya pernah minta seorang mahasiswa meneliti soal kegagalan perubahan di UKSW (bukan kasus trimester, tapi magnetic card pegawai). Yang terjadi ya itu, take for granted bahwa setelah dijelaskan, semua akan jalan seperti harapan. Padahal, dalam studi-studi tentang perubahan organisasi, resistensi pasti ada dan wujud resistensi yang paling bahaya adalah justru sikap “ya” di depan, tapi di belakang “nanti dulu”, atau seolah-olah paham tapi memuat tafsiran sendiri, dan menjalankan menurut tafsiran yang, bisa jadi, justru sebetulnya berlawanan dengan konsepnya. Ujung-ujungnya jadi pertentangan.

Tapi oke, jangan hanya karena soal cara atau manajemen, lalu kita tolak esensi. Ini yang kebanyakan terjadi di UKSW dan banyak organisasi lain. Baiklah kita belajar kembali atau refleksi untuk melihat apa langkah korektif yang harusnya diambil.

Karena itu, dalam kacamata menolak sikap mengentengkan tudingan bahwa trimester sama saja dengan dwimester (padahal trimester yang dimaksud justru didistorsi oleh perilaku dwimester), makanya saya ambil posisi “tanam kaki dalam-dalam” dan “kencangkan volume suara”. Ada yang tidak senang barangkali, tapi bagi saya, “mari pisahkan kambing dari domba”. Apa yang kurang pas dipilah dari apa maksud intinya, lalu kita bergerak maju. Trimester adalah upaya reduksi beban dalam satu semester agar menjadi wajar supaya kita bisa dorong pola pembelajaran di perguruan tinggi yang benar. Di situ tidak boleh ada “tetapi, tetapi”. Semua harus sepakat dulu esensinya. Ini bisa makin signifikan jika penataan kurikulum (soal jumlah SKS, jumlah matakuliah, struktur yang solid) sekaligus dilakukan. Dari situ, kita bisa beralih ke microprocess dalam mengelola kegiatan belajar mengajar (walau di artikel soal filsafat dan praksis pedagogi saya memandang harus mulai dari upaya bongkar paradigma atau filsafatnya dulu). Nah, ini di sektor pendidikan dan pengajaran, yang nanti kalau dikawinmawinkan dengan riset, ya jadi research-based learning.

Jadi, saya berharap hal esensial dipegang dulu, lalu mari perbaiki manajemen implementasi trimester sebagai sebuah program perubahan.

SATRIA: Dari penjelasan Anda, saya menyimpulkan titik kegagalan John Titaley dalam men-trimester-kan Satya Wacana ada pada penanaman esensi trimester pada sivitas kita. Akibatnya, resistensi dari “beberapa orang” masih tersisa. Dan akhirnya, resistensi itu berdampak pula pada manajemen atau cara implementasi, hingga mempengaruhi hasil.

Pertanyaannya, sebagai orang yang belajar organisasi, apa kiat terbaik Anda agar kegagalan yang sama (kelak) jangan terjadi lagi?

NEIL: Sat, masak saya disuruh jawab domain tugas rektor? Ntar dikira sok jadi rektor. Gak sangguplah awak, hahaha ….

Oke, begini pandangan saya. Pertama, kita lama hidup dalam sistem dwimester, walaupun kita korup sistem itu. Segala sikap dan tindak-tanduk kita sudah berjalan seperti mendarah daging. Itu artinya sistem tersebut sudah jadi institusi yang kadang tanpa kita sadari menyetir kita. Di tempat lain, sistem itu didukung oleh perangkat aturan yang bisa memaksa kita, yakni ketentuan Pemerintah. Dalam perspektif tertentu, sebagian orang UKSW yang resisten terhadap trimester lalu mencari pembenaran dari perangkat hukum itu untuk menolaknya. Ini juga satu mekanisme institusional yang tidak kita sadari memengaruhi keberhasilan atau kegagalan first attempt UKSW dengan trimester. Pandangan merujuk pada hukum itu misalnya sempat dilontarkan dalam rapat FE dimana ada rekan-rekan yang takut akreditasi kita turun hanya karena kita jalankan trimester, dan Dikti dianggap tidak setuju dengan trimester kita (sekalipun waktu Rektor Titaley minta ijin Mendiknas dan Dirjen Dikti, mereka kasih lampu hijau dengan catatan UKSW menjaga mutu, dan juga sewaktu tim UKSW kembali lagi ke Dikti mereka tidak pernah merespon menolak dan mengatakan percaya dengan UKSW).

Jadi, saya mau menunjukkan dua mekanisme institusional yang dalam kasus trimester di UKSW telah “menjegal” lajunya trimester, yakni sikap dan perilaku di bawah sadar yang dibentuk dwimester dan selalu berupaya membanding dengan “dulu waktu dwimester” dan sebagainya, serta kedua, mekanisme koersif dari aspek-aspek legal (walau itu pun lebih pada masalah tafsiran). Jadi, kalau kita mau membuat trimester lebih mulus, ya kita bendung pengaruh dominan kedua sumber itu dengan menciptakan mekanisme institusional baru sebagai sumber kuat untuk terus membangun kesadaran bahwa trimester benar, trimester adalah cara kita, sampai posisinya sama atau hampir sama dengan pandangan akan dwimester. Jadi, ini soal membangun dan menguatkan satu institusi baru untuk mengganti yang lama.

Nah, dalam rangka itu sebetulnya saya kira pertama kita harus berterima kasih pada John Titaley dulu bahwa dia “tiba-tiba” lempar ide soal trimester — mungkin dalam pikiran atau rencananya sudah lama atau dipikirkan matang, tapi kesan kita kan seperti tiba-tiba, begitu dia naik jadi rektor lalu ide ini dilempar. Ini kejelian beliau. Dan, sudah ada langkah awal mengajak para dekan untuk studi banding ke Australia — walau efektivitasnya lalu dipertanyakan karena dari para dekan sendirilah (meski mungkin orangnya berganti) ide kembali ke dwimester datang. John juga membawa itu dalam diskusi di aras Senat dan di Senat ada wakil seluruh unit sehingga diasumsikan komunikasi akan mengalir ke bawah. Juga, kalau tidak salah, beliau menyampaikannya di forum bersama seperti pertemuan awal Tahun Baru. Jadi, prinsipnya, sosialisasi terjadi. Setelah persetujuan di aras Senat terjadi, beliau menginstitusikan secara legal dengan mengeluarkan buku Peraturan Akademik di bawah sistem trimester, setelah masa uji coba di beberapa fakultas sempat berjalan sekitar dua tahun.

Namun rupanya ini belum berhasil membongkar kuatnya institusi dwimester, seperti sinyalemenmu bahwa fakultas-fakultas “berlaku seenaknya” karena Peraturan Akademik memperbolehkan maksimal 20 SKS (walau belakangan diusulkan menjadi 18 atau 16), tapi mereka bolehkan lebih dari 20. Di luar itu, dosen pun ya terus menjalankan langgam dwimester dalam pola trimester. Misalnya, walau cuma satu minggu akhir diplot untuk tes, ada dosen yang paksa tes tengahnya pun harus diplot sendiri — tapi kadang nabrak kuliah lain sehingga mahasiswa yang bertabrakan “kuliah versus tes” tidak jarang mengeluh dan “memaksa” agar yang kuliah ngalah untuk yang tes. Dan mungkin masih banyak sikap dan perilaku dwimester dibawa ke trimester. Jadi, apa yang tampaknya telah cukup banyak dicoba untuk membangun institusi baru itu ternyata tidak cukup.

Bagaimana menangani ini?

Saya dekati secara konseptual saja. Institusi bukan saja aturan (kan sudah ada SK Rektor dan terakhir Yayasan). Institusi baru tidak cukup diasumsikan sudah akan eksis terus kalau orang lain sudah terima untuk dijalankan, maka mereka sudah paham dan terima sebagai kebenaran baru. Perkawinan pun ada masa mesra atau euforia, lalu belakangan baru tahu nggak enaknya (sulit dijalani, karena mengubah kebiasaan lama). Kasus kita dengan Orde Baru pun sempat orang menilai, kok jaman Soeharto dulu lebih enak ya. Sama, di Jerman Timur pun sempat ada yang memandang kenapa dulu jaman komunisme lebih enak. Jadi, insitusi baru butuh mekanisme monitoring dan “paksa” juga agar beralih menjadi habituasi (terbiasa) lalu diterima sebagai sebagai “kebenaran” kolektif.

Saya pernah melakukan penelitian tentang manajemen perubahan organisasi berskala besar dan fundamental (saya istilahkan “fundamental change”) waktu studi S2 di Belanda. Saya kira perubahan dari dwimester ke trimester berada pada level itu. Apa yang saya dapat waktu riset itu? Komunikasinya luar biasa. Lewat media intranet perusahaan, lewat rapat-rapat, lewat penetapan target-target. Pegawai malah didorong untuk melontarkan ide bagaimana visi baru bisa dicapai, jadi mendorong partisipasi. Memang, ketika trimester diterima oleh semua fakultas kan ada partisipasi di tingkat bawah, tapi mekanisme “pemersatu” tidak ada atau kurang.

Ini beda dengan di perusahaan yang saya teliti karena mereka mengawal ide perubahan secara berjenjang, mulai level individu, sampai level kinerja menyeluruh organisasi yang ditangani oleh BoDs (board of directors). Luar biasa. Di situ saya jadi mengerti mengapa John Kotter, misalnya, mengatakan komunikasi penting dalam mengelola perubahan dan memantau dan memastikan bahwa sejak langkah pertama, kedua, dan seterusnya ada di jalur perubahan yang diinginkan sehingga pada akhirnya akan memudahkan institusionalisasi sistem baru sebagai bagian dari kultur organisasi. Jadi, saya belum melihat komunikasi yang ekstensif terjadi. Saya juga belum melihat mekanisme koordinasi untuk memastikan bahwa trimester di semua lini telah berjalan seperti yang diinginkan John Titaley dan timnya.

Di sisi lain, John memang sudah berupaya membendung arus tekanan eksternal (aspek legal dari Dikti atau Depdiknas). Tapi saya kira itu bukan faktor dominan dalam keputusan kembalinya kita ke dwimester. Ingat, surat rektor UKSW dulu (John Titaley) ke Dikti tidak pernah dibalas. Apa artinya Dikti tidak pernah menjawab permohonan ijin agar UKSW menyelenggarakan trimester? Tafsiran saya, kalau Dikti kasih jawaban tidak boleh, dia tahu itu membunuh satu ide inovatif yang sedang digagas oleh sebuah universitas yang dulu pernah jadi pionir SKS, sehingga ada keyakinan bahwa kali inipun UKSW mungkin berhasil dengan sistem baru itu. Tapi, kalau Dikti jawab silakan UKSW jalan secara resmi, maka ini akan ibarat menjadi gula, semut akan mengerubuti. Universitas atau perguruan tinggi kacangan pun akan buru-buru ke trimester karena yang dikejar cuma “CEPAT LULUS” dan ini bisa menghancurkan tatanan pendidikan tinggi Indonesia yang sudah semrawut. Jadi, tidak menolak dan tidak menerima secara resmi adalah indikasi silahkan UKSW jalan, tapi “diam-diam dululah kalian”. Namun, karena orang UKSW sendiri dasarnya belum sreg dengan trimester, maka begitu ganti pimpinan (kepada rejim Rektor Kris Herawan Timotius), idenya ya mengusik trimester walaupun mungkin karena faktor ketakutan yang tidak beralasan: Dikti melarang. Sampai dikirimlah lagi surat ke Dikti, tidak juga dijawab. Lalu suatu waktu kita terima satu surat edaran lain yang tidak ditujukan langsung ke kita (katanya, surat itu justru merespon permintaan universitas lain yang mau menjalankan trimester, bukan UKSW). Jadi, ke sumber tekanan eksternal, sebetulnya John Titaley sangat efektif dan itulah kelebihan beliau, berani ngomong terbuka dan negosiasi dengan petinggi negeri ini. Sayang, hanya karena kelemahan “orang-orang dalam” yang saya analisis di atas, maka alasan legal lalu seolah-olah menjadi faktor dominan.

Fokus utama cuma itu. Namun, karena trimester yang diusulkan disertai dengan tujuan menaikkan kinerja riset, maka front yang dihadapi luas. Juga dalam penilaian saya, tidak cukup trimester, tetapi inovasi pedagogis juga harus menyertai. Karena itu, di samping mekanisme komunikasi dan mekanisme koordinasi dan kontrol, maka UKSW sebetulnya butuh unit-unit pendukung untuk memungkinkan apa yang diinginkan John Titaley ketika dia masih menjabat rektor. Nah, di situ kita tidak ditopang oleh eksis dan berperan baiknya lembaga-lembaga itu. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di kala itu belum mampu menjalankan leading role untuk menarik gerbong riset UKSW yang memang melempem. Sedangkan di sektor inovasi pedagogis, kita cukup mengasumsikan bahwa dosen pasti tahu apa yang harusnya dia kerjakan. Sebetulnya ada upaya di unit penunjang pengajaran dan multimedia untuk mengembangkan flexible learning. Namun, itu saya kira tidak cukup, karena reformasi harus dimulai dari perubahan paradigma, bukan cuma adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajaran. Karena itu, memang tidak ada kesadaran mengapa perlu dan apa peran TIK dalam inovasi pedagogis. Jika saya bandingkan di banyak sekali universitas yang concern kualitas teaching and learning-nya tinggi, mereka punya lembaga yang khusus mengurusi segala urusan inovasi pedagogis ini. Di Macquarie University, misalnya, ada Learning and Teaching Centre (LTC). Di St. Olaf College ada Center for Innovation in Liberal Arts (CILA). Di Carleton College ada Pearlman LTC. Itu cuma contoh-contoh tentang seriusnya lembaga-lembaga itu menggarap aspek teaching and learning yang bermutu. Jadi, di sisi lain, secara kelembagaan, kita belum mengembangkan organisasi kita untuk menopang dengan baik ideal-ideal kita. Saya berharap kita bisa juga bisa inovatif dalam hal ini ke depan. Jadi, kalaupun misalnya ada ide perampingan jumlah fakultas dan jabatan administratif di dalamnya, kita juga harus “ekspansi” kelembagaan di sektor-sektor strategis. Dalam hal ini, rejim Rektor Timotius cukup baik dengan menambah unit PPMA (Pusat Penjaminan Mutu Akademik). Namun kalau saya, saya tidak mau terjebak dengan cepat-cepat melompat ke sistem penjaminan mutu secara prosedural, tapi justru tumbuhkan aktivitas-aktivitas akademik yang kaya dan bermutu, sambil pelan-pelan menata sistem penjaminan mutunya.

Oke, Sat, karena saya bukan atau belum sekelas rektor, jelas ide saya terbatas. Namun itulah yang bisa saya pikirkan sampai hari ini atau paling tidak yang bisa keluar saat merespon pertanyaanmu. Saya terus dalam proses belajar memahami pengelolaan universitas dan hal-hal di atas. Ini saya lakukan sejak 2005, ketika ikut program United Board Leadership Fellow sampai sekarang, karena ternyata itu menarik. Ini bukan persiapan untuk jadi rektor lho, hahaha …. Tidak. Saya belakangan menyadari bahwa sebagai seorang akademisi, sudah sepantasnya saya paham bagaimana kehidupan beruniversitas itu. Rekan-rekan saya, baik di St. Olaf maupun di Macquarie (yang jadi host saya di program UB itu), sudah jadi mentor bagi saya. Juga, senior-senior kita dari UKSW, baik yang masih atau sudah tidak di UKSW, pun menunjukkan hal itu. Jadi, itu adalah pengetahuan dan kemampuan yang layak seorang akademisi miliki.