Satria Anandita Nonoputra
Pengembangan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
Hikmah apa yang dapat diambil dari rangkaian bencana yang terjadi belakangan di Indonesia, dan tersendatnya proses pemulihan kondisi masyarakat pascabencana? Setidaknya, ada dua.
Yang pertama dan mungkin sangat klasik, masyarakat Indonesia ternyata masih harus terus belajar menghargai alamnya. Jelas, alam selalu menuntut keseimbangan. Ketika masyarakat suka memperlakukan alam seenaknya dengan melakukan tebang liar dan menyumbat saluran air dengan sampah, maka konsekuensi logisnya adalah alam juga akan seenaknya memperlakukan manusia dengan tanah longsor dan banjirnya. Tidak mungkin manusia bisa terus merusak alam, tanpa alam juga merusak manusia. Itu tidak seimbang.
Masalahnya, menghargai alam adalah sebuah kebiasaan (habit), dan masyarakat Indonesia tidak biasa melakukannya. Orang Indonesia lebih terbiasa membuang bungkus nasi di jalan, daripada melipatnya dengan rapi untuk disimpan sampai menemukan tempat sampah. Orang Indonesia juga lebih terbiasa mengambil, tanpa balik memberi, alih-alih memelihara lingkungan. Tampaknya, masyarakat sendiri tidak berdaya untuk bisa mengubah kebiasaannya.
Hal ini menjadi perhatian beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat) di bidang lingkungan hidup. Contohnya adalah Yayasan Bintari dan Pusdakota Universitas Surabaya, yang telah dan sedang melakukan pendampingan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di Surabaya. Dengan kotak ajaib yang dinamakan “Takakura,” dua organisasi ini bekerjasama dalam mengedukasi masyarakat kota untuk mengelola sendiri sampahnya.
Usahanya membuahkan hasil, order untuk kotak Takakura pun membanjir. Tapi tetap, kotak ajaib ini tidak dilepas bebas, melainkan hanya dipercayakan kepada pihak-pihak yang dinilai bisa melakukan pendampingan dalam penggunaannya.
Ya, pendampingan. Karena untuk menggunakan kotak ajaib ini, tidak bisa asal pakai. Sampah yang masuk harus sampah organik. Selain itu, adonan sampah juga harus diaduk setiap hari. Kalau hal-hal ini tidak dipatuhi, maka kotak ini akan hilang keajaibannya. Dan hal-hal ini pula yang ternyata belum terbiasa di masyarakat, sehingga Bintari dan Pusdakota tetap melakukan pendampingan dalam penggunaan kotaknya hingga saat ini.
Intinya, kunci keberhasilan bukan terletak pada kotak ajaib tersebut, melainkan pada pendampingan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Dan ke depan, nampaknya gerakan serupa juga harus lebih digalakkan lagi.
Kedua, pemerintah sendiri ternyata juga memerlukan pemberdayaan untuk mengubah kebiasaannya. Kebiasaan apa? Apalagi kalau bukan korupsi. Tapi kalau memang sudah tidak ada harapan — maksudnya kebiasaan tersebut sudah tidak dapat diubah dalam waktu relatif cepat — maka pemberdayaan itu juga tidak perlu repot-repot diselenggarakan. Indonesia seakan sudah tidak punya waktu lagi, apabila korupsi terus menerus ada di republik ini.
Lambatnya penanganan bencana seringkali didasari alasan kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan operasional, seperti helikopter, ambulans, dan mobil air bersih. Ini dikatakan sendiri oleh Menko Kesra (Sindo, 4 Januari 2008). Kurangnya sarana dan prasarana tersebut dikarenakan tidak adanya sumber dana untuk membeli. Kenapa sampai tidak ada dana?
Ketiadaan dana ini tentu sangat ironis apabila dibandingkan dengan data dari ICW (Indonesian Corruption Watch), yang menunjukkan estimasi kerugian negara akibat korupsi pada semester pertama tahun 2007 adalah sebesar kira-kira 7,9 triliun rupiah. Itu baru yang berhasil diungkap. Yang belum? Hanya Tuhan yang tahu.
Memang, solusi terbaik adalah kesadaran diri setiap individu oknum pemerintahan. Namun kenyataannya, borok korupsi di negeri ini sudah merupakan borok sistemik, sehingga orang paling sadar sekalipun akan tergerus untuk tidak sadar lagi. Jangankan kesadaran, berbagai regulasi pun ikut lembek apabila sudah berurusan dengan uang.
Jadi? Hukuman mati mungkin cukup pantas untuk para “politisi tikus.” Indonesia sudah terlalu lama bersabar digerogoti “budaya baru” ini. Lagipula, korupsi tak ubahnya dengan sebuah pengkhianatan terhadap nusa dan bangsa.
No comments yet